RUU APBN Bakal Disahkan di Rapat Paripurna Besok

CNN Indonesia | Senin, 23/09/2019 21:02 WIB
RUU APBN Bakal Disahkan di Rapat Paripurna Besok Ilustrasi APBN. (Dok. Kemenkeu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan pemerintah sepakat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dengan kesepakatan ini, maka RUU APBN rencananya akan disahkan pada sidang paripurna esok, Selasa (24/9).

"Kami menyatakan RUU APBN 2020 disetujui, ini akan dibawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi undang-undang (uu)," ungkap Pimpinan Rapat Banggar Kahar Muzakir, Senin (23/9).

Asumsi makro yang disetujui oleh Banggar DPR RI dan pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp14.400 per dolar Amerika Serikat (AS), harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$63 per barel, lifting minyak 755 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,19 juta barel setara minyak per hari.


Kendati begitu, sejumlah fraksi memberikan catatan terhadap asumsi makro tahun depan. Sri Meliyana dari Fraksi Partai Gerindra misalnya, ia menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun depan terlalu ambisius di tengah ancaman resesi ekonomi global.

"Saat ini beberapa negara terancam resesi. Kondisi global mempengaruhi ekonomi Indonesia, itu masalah yang tidak begitu baik," ucap dia.

Bahkan, kata Sri, Bank Dunia memproyeksi ekonomi Indonesia hanya 4,9 persen tahun depan. Maka itu, ia memandang pemerintah sebenarnya tak realistis dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.

"Bank Dunia bilang ekonomi Indonesia bisa lebih terkoreksi dari itu (4,9 persen) kalau kondisi global memburuk," ujarnya.

Hanya saja, Fraksi Partai Gerindra tetap menyetujui RUU APBN 2020 dibahas lebih lanjut di Rapat Paripurna esok hari. "Namun dengan catatan dalam pemanfaatan anggaran harus sesuai pada kedaulatan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]
Senada, Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Partai PAN Sungkono juga menilai pemerintah perlu berupaya lebih untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Masalahnya, target pemerintah selama ini tak pernah terwujud.

"Realisasi pertumbuhan ekonomi tidak pernah sentuh target, PAN nilai ini cukup menantang untuk target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Pemerintah harus memiliki komitmen kuat," ucap Sungkono.

Anggota Banggar DPR RI lainnya dari Fraksi PKS Andi Akmal turut menyoroti target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia berpendapat angka 5,3 persen terlalu tinggi untuk pertumbuhan ekonomi domestik tahun depan.

"Pemerintah harus berupaya lebih agar tidak hanya jadi target semata," tutur Andi.

Ia juga meminta pemerintah memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Maklum, Indonesia belum menjadi tujuan investasi dari perusahaan China yang merelokasi pabriknya akibat perang dagang.

"Pemerintah lamban perbaiki investasi di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan menterinya untuk merevisi 72 undang-undang (uu) yang berkaitan dengan investasi. Hal ini demi menggenjot investasi lebih banyak ke dalam negeri.

(aud/agt)