Peleburan Kemendag dan Kemenlu Tunggu Pelantikan Jokowi
CNN Indonesia
Minggu, 06 Okt 2019 20:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan belum bisa memastikan apakah wacana peleburan urusan negosiasi perdagangan internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bakal terwujud. Menurut dia hal itu masih harus menunggu selepas pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan dilangsungkan pada 20 Oktober mendatang. Berbagai kebijakan baru akan diumumkan usai pelantikan, termasuk soal wacana peleburan urusan negosiasi perdagangan luar negeri.
"Belum pasti, belum ada sesuatu. Tunggu saja setelah 20 Oktober 2019," ucap Enggar di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/10).
Menurutnya, saat ini Jokowi tengah menimbang secara matang terkait efektivitas peleburan kewenangan tersebut. Sebab, kepala negara ingin pertumbuhan sektor ekspor Indonesia meningkat tinggi guna menopang perekonomian nasional di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia.
Sementara peningkatan ekspor bisa dilakukan bila Indonesia fokus menggarap potensi ekspor di pasar dunia. Hal itu, katanya, bisa dilakukan dengan meracik jurus negosiasi perdagangan yang lebih matang melalui sinergi kedua kementerian.
"Presiden sedang lakukan kajian, itu hak sepenuhnya presiden, baik nomenklatur ataupun isinya, hak prerogatif presiden. Apapun kewenangannya harus diikuti nanti," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Kendati begitu, Enggar sempat menilai wacana itu sejatinya akan cukup sulit ketika diimplementasikan. Sebab, menurutnya, ada perbedaan antara diplomasi politik yang selama ini dilakukan Kemenlu dengan diplomasi dagang yang dilakukan Kemendag.
"Saya apresiasi diplomasi politik luar negeri, tapi diplomasi perdagangan karakternya berbeda dengan diplomasi politik, tidak mungkin disatukan. Perjanjian perdagangan tidak semudah kami kasih seperti perdagangan akta jual beli rumah setumpuk," tuturnya.
Jokowi pernah menyampaikan pemerintah akan mengubah struktur kementerian. Semula Jokowi berniat membuat Kementerian Ekspor, tetapi kemudian diusulkan akan dilebur dengan Kemenlu.
Kepala Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menambahkan perubahan struktur kementerian agar lebih efisien. Dengan demikian, masing-masing kementerian bisa lebih fokus dalam menentukan prioritasnya.
"Jadi ini supaya pemerintah bisa berkoordinasi lebih baik lagi, karena kebanyakan mengurus suatu hal juga tidak efisien," pungkas Sofjan. (uli/ayp)
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan dilangsungkan pada 20 Oktober mendatang. Berbagai kebijakan baru akan diumumkan usai pelantikan, termasuk soal wacana peleburan urusan negosiasi perdagangan luar negeri.
"Belum pasti, belum ada sesuatu. Tunggu saja setelah 20 Oktober 2019," ucap Enggar di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/10).
Menurutnya, saat ini Jokowi tengah menimbang secara matang terkait efektivitas peleburan kewenangan tersebut. Sebab, kepala negara ingin pertumbuhan sektor ekspor Indonesia meningkat tinggi guna menopang perekonomian nasional di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden sedang lakukan kajian, itu hak sepenuhnya presiden, baik nomenklatur ataupun isinya, hak prerogatif presiden. Apapun kewenangannya harus diikuti nanti," katanya.
Kendati begitu, Enggar sempat menilai wacana itu sejatinya akan cukup sulit ketika diimplementasikan. Sebab, menurutnya, ada perbedaan antara diplomasi politik yang selama ini dilakukan Kemenlu dengan diplomasi dagang yang dilakukan Kemendag.
"Saya apresiasi diplomasi politik luar negeri, tapi diplomasi perdagangan karakternya berbeda dengan diplomasi politik, tidak mungkin disatukan. Perjanjian perdagangan tidak semudah kami kasih seperti perdagangan akta jual beli rumah setumpuk," tuturnya.
Jokowi pernah menyampaikan pemerintah akan mengubah struktur kementerian. Semula Jokowi berniat membuat Kementerian Ekspor, tetapi kemudian diusulkan akan dilebur dengan Kemenlu.
Kepala Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menambahkan perubahan struktur kementerian agar lebih efisien. Dengan demikian, masing-masing kementerian bisa lebih fokus dalam menentukan prioritasnya.
"Jadi ini supaya pemerintah bisa berkoordinasi lebih baik lagi, karena kebanyakan mengurus suatu hal juga tidak efisien," pungkas Sofjan. (uli/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK