
Peleburan Kemendag dan Kemenlu Tunggu Pelantikan Jokowi
CNN Indonesia | Minggu, 06/10/2019 20:07 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan belum bisa memastikan apakah wacana peleburan urusan negosiasi perdagangan internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bakal terwujud. Menurut dia hal itu masih harus menunggu selepas pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan dilangsungkan pada 20 Oktober mendatang. Berbagai kebijakan baru akan diumumkan usai pelantikan, termasuk soal wacana peleburan urusan negosiasi perdagangan luar negeri.
"Belum pasti, belum ada sesuatu. Tunggu saja setelah 20 Oktober 2019," ucap Enggar di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/10).
Menurutnya, saat ini Jokowi tengah menimbang secara matang terkait efektivitas peleburan kewenangan tersebut. Sebab, kepala negara ingin pertumbuhan sektor ekspor Indonesia meningkat tinggi guna menopang perekonomian nasional di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia.
Sementara peningkatan ekspor bisa dilakukan bila Indonesia fokus menggarap potensi ekspor di pasar dunia. Hal itu, katanya, bisa dilakukan dengan meracik jurus negosiasi perdagangan yang lebih matang melalui sinergi kedua kementerian.
"Presiden sedang lakukan kajian, itu hak sepenuhnya presiden, baik nomenklatur ataupun isinya, hak prerogatif presiden. Apapun kewenangannya harus diikuti nanti," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Kendati begitu, Enggar sempat menilai wacana itu sejatinya akan cukup sulit ketika diimplementasikan. Sebab, menurutnya, ada perbedaan antara diplomasi politik yang selama ini dilakukan Kemenlu dengan diplomasi dagang yang dilakukan Kemendag.
"Saya apresiasi diplomasi politik luar negeri, tapi diplomasi perdagangan karakternya berbeda dengan diplomasi politik, tidak mungkin disatukan. Perjanjian perdagangan tidak semudah kami kasih seperti perdagangan akta jual beli rumah setumpuk," tuturnya.
Jokowi pernah menyampaikan pemerintah akan mengubah struktur kementerian. Semula Jokowi berniat membuat Kementerian Ekspor, tetapi kemudian diusulkan akan dilebur dengan Kemenlu.
Kepala Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menambahkan perubahan struktur kementerian agar lebih efisien. Dengan demikian, masing-masing kementerian bisa lebih fokus dalam menentukan prioritasnya.
"Jadi ini supaya pemerintah bisa berkoordinasi lebih baik lagi, karena kebanyakan mengurus suatu hal juga tidak efisien," pungkas Sofjan. (uli/ayp)
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan dilangsungkan pada 20 Oktober mendatang. Berbagai kebijakan baru akan diumumkan usai pelantikan, termasuk soal wacana peleburan urusan negosiasi perdagangan luar negeri.
"Belum pasti, belum ada sesuatu. Tunggu saja setelah 20 Oktober 2019," ucap Enggar di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/10).
Menurutnya, saat ini Jokowi tengah menimbang secara matang terkait efektivitas peleburan kewenangan tersebut. Sebab, kepala negara ingin pertumbuhan sektor ekspor Indonesia meningkat tinggi guna menopang perekonomian nasional di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia.
Sementara peningkatan ekspor bisa dilakukan bila Indonesia fokus menggarap potensi ekspor di pasar dunia. Hal itu, katanya, bisa dilakukan dengan meracik jurus negosiasi perdagangan yang lebih matang melalui sinergi kedua kementerian.
"Presiden sedang lakukan kajian, itu hak sepenuhnya presiden, baik nomenklatur ataupun isinya, hak prerogatif presiden. Apapun kewenangannya harus diikuti nanti," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Kendati begitu, Enggar sempat menilai wacana itu sejatinya akan cukup sulit ketika diimplementasikan. Sebab, menurutnya, ada perbedaan antara diplomasi politik yang selama ini dilakukan Kemenlu dengan diplomasi dagang yang dilakukan Kemendag.
"Saya apresiasi diplomasi politik luar negeri, tapi diplomasi perdagangan karakternya berbeda dengan diplomasi politik, tidak mungkin disatukan. Perjanjian perdagangan tidak semudah kami kasih seperti perdagangan akta jual beli rumah setumpuk," tuturnya.
Jokowi pernah menyampaikan pemerintah akan mengubah struktur kementerian. Semula Jokowi berniat membuat Kementerian Ekspor, tetapi kemudian diusulkan akan dilebur dengan Kemenlu.
Kepala Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menambahkan perubahan struktur kementerian agar lebih efisien. Dengan demikian, masing-masing kementerian bisa lebih fokus dalam menentukan prioritasnya.
"Jadi ini supaya pemerintah bisa berkoordinasi lebih baik lagi, karena kebanyakan mengurus suatu hal juga tidak efisien," pungkas Sofjan. (uli/ayp)
ARTIKEL TERKAIT

Mendag Janji Perdagangan Bebas dengan Korsel November 2019
Ekonomi 2 bulan yang lalu
Mendag Khawatir Perang Dagang AS-Uni Eropa Berdampak ke RI
Ekonomi 2 bulan yang lalu
Kemendag akan Hapus Syarat Rekomendasi Impor Barang Modal
Ekonomi 2 bulan yang lalu
Mendag Minta India Turunkan Bea Masuk Sawit Olahan RI
Ekonomi 2 bulan yang lalu
Rusia 'Kepincut' Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru RI
Ekonomi 2 bulan yang lalu
Mendag Sebut Perjanjian Ekonomi dengan Korsel Rampung Oktober
Ekonomi 2 bulan yang lalu
BACA JUGA

Operator Seluler Belum Terima Teknis IMEI dari Pemerintah
Teknologi • 02 December 2019 17:27
Aturan IMEI Berlaku 18 April 2020, Hadang Ponsel Ilegal
Teknologi • 26 November 2019 19:41
Kemenlu Bantah Ada Suporter Indonesia Tewas di Malaysia
Internasional • 22 November 2019 07:24
Tiga Tokoh Politik Buronan Kamboja Tetap Berusaha ke Jakarta
Internasional • 13 November 2019 22:41
TERPOPULER

Pecat Dirut Garuda, Erick Thohir Dapat Karangan Bunga
Ekonomi • 3 jam yang lalu
Menhub Sebut Direktur Keuangan Jadi Plt Dirut Garuda
Ekonomi 4 jam yang lalu
Menhub Bakal Cek Video Dugaan Penyelundupan Ferrari di Garuda
Ekonomi 2 jam yang lalu