Sri Mulyani Ingin Gandeng Perusahaan Digital Salurkan Subsidi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku berniat menggandeng sejumlah perusahaan digital raksasa dalam menyalurkan program subsidi pemerintah. Sebab, peran perusahaan digital dianggap bisa memaksimalkan manfaat subsidi kepada masyarakat.

Ia menjelaskan manfaat subsidi pemerintah bisa maksimal kepada masyarakat karena tata kelola bisnis ekonomi digital memungkinkan segala sesuatu tercatat secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, bisnis digital memungkinkan pengiriman dan penempatan dana yang jauh lebih akurat, karena langsung tertuju pada penerima melalui akun dompet digital di marketplace.

"Bayangkan bila seluruh anggaran bisa di-delivered menggunakan digital platform, itu akan lebih targeted dan akuntabel. Masyarakat bisa mendapatkan benefit dari belanja pemerintah yang dilakukan dengan efisien dan targeted, serta diharapkan bebas korupsi juga," ungkap Sri Mulyani di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (10/10) malam.

Lihat juga: Sri Mulyani: 2025, Potensi Ekonomi Digital RI Capai Rp1.800 T

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah bisa menyalurkan berbagai program subsidi kepada masyarakat. Misalnya, subsidi energi berupa elpiji tiga kilogram kepada sekitar 80 juta orang.

Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan subsidi pupuk kepada petani. Lalu, bantuan sosial (bansos) di bidang sosial, seperti penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tak ketinggalan, pemerintah juga bisa menyalurkan bantuan di bidang pendidikan. Misalnya, anggaran pendidikan vokasi, bidik misi kepada 800 ribu siswa, dana LPDP kepada 5.000 penerima, hingga beasiswa di bawah tingkat perguruan tinggi kepada 20 juta siswa.

Bahkan, tak hanya mampu membantu pemerintah dalam hal pengelolaan dan penyaluran belanja negara, namun kehadiran start up digital dinilai bisa memaksimalkan kantong penerimaan negara. Sebab, start up digital sejatinya bisa dijadikan rekan bisnis dalam bidang pemungutan berbagai penerimaan, misalnya pajak.

Lihat juga: Warga Miskin Makin Membanjir di Tengah Ancaman Resesi Global

"Penerimaan negara bisa pakai ekonomi digital, belanja bisa pakai ekonomi digital, dan pembiayaan SBN (Surat Berharga Negara) juga bisa secara digital. Perusahaan digital adalah partner yang diharapkan bisa memajukan perekonomian Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, berbagai penyaluran subsidi bisa membuat para start up digital melakukan perputaran uang dengan potensi ekonomi yang tinggi. Catatannya, nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai US$40 miliar atau setara Rp566 triliun (berdasarkan kurs Rp14.150 per dolar AS) pada 2019.

Nilai ekonomi digital itu tumbuh sekitar 40 persen setiap tahun. Proyeksinya, potensi ekonomi digital Indonesia bisa menembus US$130 miliar atau setara Rp1.839,5 triliun pada 2025 mendatang.

"Ini bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemerataan ekonomi bisa dipercepat dan ditingkatkan," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/lav)