LPS Sebut Sektor Properti Penyumbang Utama Kredit Bermasalah

CNN Indonesia | Selasa, 05/11/2019 07:38 WIB
LPS menyebut sektor perumahan dan konstruksi menjadi penyumbang rasio kredit bermasalah terbesar saat ini. SUmbangan porsi mencapai 3,7 persen dan 2,7 persen. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan sektor perumahan atau real estate menjadi penyumbang rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terbesar saat ini. Catatan LPS menunjukkan NPL sektor real estate sebesar 3,7 persen.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengatakan penyumbang terbesar kedua berasal dari sektor konstruksi yang sebesar 3,6 persen dan pertambangan 3,1 persen. Beruntung, kata dia, rata-rata NPL perbankan nasional masih di kisaran 2,6 persen-2,7 persen.

"NPL masih 2,6 persen-2,7 persen. Waktu krisis global 2008 dan resesi global 2009 NPL bahkan lebih tinggi dari itu," kata Fauzi, Senin (4/11).


Ia berpendapat ada potensi kenaikan NPL hingga akhir 2019. Hanya saja, Fauzi tak menyebut posisi NPL pada Desember mendatang. Hal yang pasti, potensi kenaikannya terbilang tipis karena pertumbuhan ekonomi diramal stabil pada 2020.

"Ada (kemungkinan NPL naik). Tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif aman, ancaman NPL naik tajam itu relatif kecil," ungkap Fauzi.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NPL perbankan nasional per September 2019 sebesar 2,66 persen. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sebelumnya memproyeksi NPL pada 2019 berada di kisaran 2,6 persen.

Jika itu benar terjadi, artinya ada kenaikan NPL dari posisi akhir 2018 lalu yang sebesar 2,37 persen. Namun, ia yakin kenaikan itu hanya bersifat sementara.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Saiful Akbar mengakui NPL dari sektor konstruksi memang cukup tinggi. Ini terjadi karena perusahaan konstruksi swasta seringkali hanya menjadi subkontraktor proyek infrastruktur.

[Gambas:Video CNN]
"Ada satu masalah yang jadi fundamental di konstruksi, masalahnya adalah pekerjaan konstruksi itu dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata La Ode.

Terlebih, BUMN memiliki sejumlah anak dan cucu usaha yang biasanya turut dilibatkan dalam mengerjakan proyek infrastruktur. Dengan begitu, lahan bagi swasta pun semakin kecil.

"Tiga bulan ini NPL kami meningkat," pungkas dia.

(aud/agt)