Kadin Minta Bank Beri Kelonggaran Swasta Biayai Proyek

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industrin (Kadin) Indonesia meminta kemudahan dari perbankan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur oleh swasta. Hal ini dimaksudkan agar swasta tak kalah dari BUMN yang lebih mudah mendapatkan permodalan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menilai perlu ada dorongan dari pemerintah agar hal ini bisa berjalan. Jika tidak, perusahaan swasta akan sulit bersaing dengan perusahaan pelat merah dalam mendapatkan proyek infrastruktur.

"Perlu relaksasi pembiayaan kepada swasta. Pemerintah perlu memberikan keberpihakan kepada swasta. Bagaimana dorong swasta lebih besar lagi porsinya," tegas Erwin, Kamis (7/11).

Ia berharap agar perlakuan perbankan ke depannya bisa sama dalam memberikan persyaratan pengajuan kredit kepada BUMN dan perusahaan swasta. Umumnya, kata Erwin, BUMN kerap diberikan kemudahan karena terkesan dijamin oleh pemerintah.

Lihat juga: Jokowi Minta Ibu Kota Baru Jadi Kota Bisnis Bebas Emisi

"Ini kan proyek (infrastruktur) pemerintah, lihatnya perspektif-nya sama," imbuh dia.

Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan sudah berbicara dengan Menteri BUMN Erick Thohir agar proyek infrastruktur tidak dikuasai lagi oleh perusahaan pelat merah.

Basuki dan Erick sepakat untuk mengoptimalkan kebijakan lama, di mana proyek infrastruktur akan diberikan terlebih dahulu ke perusahaan swasta.

"Beliau (Erick) akan merelaksasi, ini kebijakan lama yang belum sepenuhnya dilakukan kemarin," kata Basuki.

Lihat juga: Perbankan Respons Permintaan Jokowi Soal Penurunan Suku Bunga

Aturan lama yang dimaksud, yakni ketika proyek infrastruktur itu memiliki tingkat efisiensi dari suatu investasi atau internal rate of return (IRR) yang cukup tinggi, maka otomatis diserahkan ke swasta. Jika swasta tak mau, pemerintah akan berupaya agar proyek itu dibangun melalui kerja sama antara BUMN dan swasta.

"Kalau belum mau juga, ditugaskan seperti tol oleh Hutama Karya. Jadi, sebetulnya kebijakannya dari dulu, hanya belum sepenuhnya dilaksanakan saja," terang Basuki.

Sejauh ini, ia menyebut tak akan mengeluarkan aturan baru mengenai porsi proyek infrastruktur yang bisa dibangun oleh BUMN dan swasta. Lagi pula, ia mengklaim pengerjaan proyek jalan yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR justru banyak dibangun oleh swasta.

"Kalau dilihat sebetulnya di proyek jalan nasional itu BUMN juga tidak banyak," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi mengingatkan BUMN agar tak mengambil semua pembangunan proyek infrastruktur. Ia memerintahkan perusahaan pelat merah membagi proyek kepada perusahaan swasta, termasuk kontraktor lokal.

"Saya sudah perintahkan ini, tidak sekali, dua kali. Jangan ambil semuanya. Berikan ruang bagi swasta dan pengusaha lokal. Saya harapkan lima tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang yang sebesar besarnya," pungkas Jokowi. (aud/bir)