BI Sebut Pemanfaatan KPBU Infrastruktur Daerah Tak Optimal

CNN Indonesia | Sabtu, 09/11/2019 00:16 WIB

BI menyebut pemanfaatan skema kerja sama pemerintah dengan swasta untuk pembiayaan infrastruktur di daerah belum maksimal lantaran kurangnya pemahaman.

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menyebut pemanfaatan skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan proyek infrastruktur di daerah belum maksimal. Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengungkapkan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terkait terhadap skema KPBU.

"Kami melihat masih perlu peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD ini. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial," katanya, Kamis (7/11).

Hambatan implementasi KPBU, lanjutnya, juga dipicu sifat egosentris dari masing-masing pihak. Idealnya, menurut Rosmaya, mereka bisa bersinergi untuk mengerjakan proyek potensial di daerah.

"Kami benahi di segala arah, tetapi yang penting lagi adalah kompetensi sumber daya manusia," tuturnya.

Lihat juga:

BI Tak Tahu Uang APBD yang Mengendap di Bank

Ia menuturkan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur akan ditingkatkan. Pasalnya, selisih pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun ke depan mencapai Rp5.000 triliun. Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi Rp1.000 triliun dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur sebesar Rp6.000 triliun.

Lewat campur tangan swasta, ia optimistis selisih modal pembangunan infrastruktur senilai Rp5.000 triliun itu dapat dipenuhi meskipun kondisi perekonomian tengah lesu.

"Besarnya (selisih) setara dengan aset lima bank BUMN," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membagi pembangunan proyek infrastruktur kepada perusahaan swasta, termasuk kontraktor lokal.
[Gambas:Video CNN]
Ia mengingatkan perusahaan pelat merah untuk tak mengambil semua pembangunan proyek infrastruktur. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi sudah sering mengeluarkan peringatan serupa.

"Saya sudah perintahkan ini, tidak sekali, dua kali. Jangan ambil semuanya! Berikan ruang bagi swasta dan pengusaha lokal. Saya harapkan lima tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang yang sebesar besarnya," katanya, Rabu (6/11) kemarin.