Eks Mendes Ungkap Modus Desa Fiktif Sedot Dana Desa

CNN Indonesia | Jumat, 08/11/2019 11:35 WIB
Eks Mendes Ungkap Modus Desa Fiktif Sedot Dana Desa Eko Putro Sandjojo, eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2016-2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2016-2019 Eko Putro Sandjojo menyebut keberadaan desa fiktif demi menyedot dana desa merupakan modus lama yang kembali mengemuka.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, desa sengaja didaftarkan agar memperoleh jatah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah.

"Dulu pernah ada di Indonesia Timur, saya tidak mau sebut daerahnya karena sensitif. Terjadi satu desa, mungkin penduduk berpindah-pindah. Akhirnya, penduduknya pas diperiksa tidak balik lagi, tapi dana desa kok bisa cair, padahal tidak ada laporannya," ujar Eko kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).

Atas penyelewengan tersebut, Eko menyatakan oknum-oknum yang terlibat sudah ditangkap. "Yang bersalah ditangkap. Ada pejabat dinas. Kepala desa ditangkap," ujarnya.

Eko mengungkapkan dalam menyalurkan dana desa pemerintah tidak sembarangan. Sesuai ketentuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pencairan dana desa dilakukan melakukan tiga tahapan. Tahap I sebesar 20 persen dari alokasi, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 40 persen.

Untuk mencairkan dana desa di setiap tahap, Kemenkeu mencantumkan syarat. Pada tahap I, perangkat desa diharuskan menyerahkan peraturan desa (perdes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes).

Kemudian, pada pencairan tahap II, perangkat wajib menyerahkan laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya. Terakhir, pada tahap III, perangkat harus menyerahkan laporan lengkap penggunaan tahap I dan tahap II.

Artinya, jika sampai lolos pencairan, Eko menduga ada persekongkolan jahat bersama dari segala level untuk memenuhi seluruh syarat administrasi.

"Ini kan persoalan pidana. Ya, segera diinvestigasi, segera disidik. Kalau memang ada kesalahan, tangkap, hukum seberat-beratnya supaya menjadi efek jera kepada yang lain," jelasnya.

Eko berharap polemik dana fiktif ini tidak sampai mematahkan semangat kepala desa yang benar-benar memanfaatkan dana desa demi pembangunan setempat. Program ini, lanjut Eko, sudah membantu menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di desa-desa. Selain itu, program dana desa juga ditiru oleh sejumlah negara berkembang lain.

"Jangan sampai gara-gara sekelompok kepala desa yang berkelakuan tidak baik membuat stigma sehingga seolah-olah kepala desa tidak baik semua. Kalau kepala desa tidak baik semua mana mungkin dana desa kita ditiru oleh 23 negara lain di dunia," terang dia.
[Gambas:Video CNN]
Ke depan, Eko menyarankan agar pemerintah memperketat pengawasan penyaluran dana desa. Selain itu, Eko juga meminta masyarakat dan media ikut berpartisipasi dalam upaya pengawasan penyaluran dana tersebut.

"Orang jahat selalu ada. Kita bikin sistem sebanyak apapun tidak bisa menjamin persoalan penyelewengan itu akan hilang. Di Indonesia, ada polisi, ada KPK, ada kejaksaan, tetapi orang korupsi buktinya ada terus. Apalagi, (program dana desa) ini yang pengawasannya tidak seketat itu," jelasnya.


(sfr/bir)