
Minta Penjelasan Desa Fiktif, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani
CNN Indonesia | Jumat, 08/11/2019 07:46 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keberadaan desa itu berdampak pada penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.
"(Pemanggilan) segera diagendakan," ujar Anggota Komisi XI Heri Gunawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).
Heri menilai perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019 yang bernilai hingga Rp257 triliun karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan dana di desa lain.
"Tidak menutup kemungkinan selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara, masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya," ujarnya.
Heri menyebut terjadinya kasus ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan penyaluran desa. Menurutnya tidak ada koordinasi antara kementerian terkait sehingga terjadi kecolongan yang dinilai memalukan.
"Faktanya kementerian-kementerian ternyata jalan sendiri-sendiri. Dana desa dikelola dengan secara asal-asalan dan tidak profesional," jelas anggota Fraksi Gerindra ini.
Ia mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membenarkan tentang adanya tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Salah satu modus dari dana desa siluman tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri.
Tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.
"Terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diberikan punishment (hukuman) agar ke depan kasus ini tidak terulang kembali. Jika kasus ini mengandung unsur pidana maka harus segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Anggota Komisi XI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, apabila terbukti benar, penyaluran dana ke desa tak berpenghuni merupakan suatu pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat.
"Saya sebagai anggota Komisi XI DPR mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, perbuatan tersebut tak bertanggung jawab. Terlebih, tujuan penyaluran dana desa sebenarnya untuk membangun dan menyejahterakan desa.
"Sekali lagi, jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya adalah langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kementerian Dalam Negeri, menteri desa tertinggal harus segera dilakukan," ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat ini.
Sri Mulyani sendiri tidak menyebut secara rinci jumlah ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut.
Ia hanya mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa. Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya.
[Gambas:Video CNN]
(hns/sfr)
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memanggil Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan terkait penyaluran dana desa ke desa fiktif.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keberadaan desa itu berdampak pada penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.
"(Pemanggilan) segera diagendakan," ujar Anggota Komisi XI Heri Gunawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).
Heri menilai perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019 yang bernilai hingga Rp257 triliun karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan dana di desa lain.
Lihat juga:Maksud Amarah Jokowi di Balik Impor Cangkul |
"Tidak menutup kemungkinan selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara, masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya," ujarnya.
Heri menyebut terjadinya kasus ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan penyaluran desa. Menurutnya tidak ada koordinasi antara kementerian terkait sehingga terjadi kecolongan yang dinilai memalukan.
"Faktanya kementerian-kementerian ternyata jalan sendiri-sendiri. Dana desa dikelola dengan secara asal-asalan dan tidak profesional," jelas anggota Fraksi Gerindra ini.
Ia mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membenarkan tentang adanya tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.
"Terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diberikan punishment (hukuman) agar ke depan kasus ini tidak terulang kembali. Jika kasus ini mengandung unsur pidana maka harus segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Anggota Komisi XI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, apabila terbukti benar, penyaluran dana ke desa tak berpenghuni merupakan suatu pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat.
Menurutnya, perbuatan tersebut tak bertanggung jawab. Terlebih, tujuan penyaluran dana desa sebenarnya untuk membangun dan menyejahterakan desa.
"Sekali lagi, jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya adalah langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kementerian Dalam Negeri, menteri desa tertinggal harus segera dilakukan," ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat ini.
Sri Mulyani sendiri tidak menyebut secara rinci jumlah ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut.
Ia hanya mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa. Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya.
[Gambas:Video CNN]
(hns/sfr)
ARTIKEL TERKAIT

'Desa Siluman' Bukti Basis Data Milik Pemerintah Cacat
Ekonomi 1 bulan yang lalu
Jokowi Perintahkan Pembuat Desa 'Siluman' Ditangkap
Ekonomi 1 bulan yang lalu
Sri Mulyani Ungkap Tempat 'Siluman' untuk Tilap Dana Desa
Ekonomi 1 bulan yang lalu
KSSK Proyeksi Neraca Pembayaran Membaik pada Kuartal III 2019
Ekonomi 1 bulan yang lalu
Kemenkeu Prediksi Defisit APBN 2019 Tembus 2,2 Persen
Ekonomi 1 bulan yang lalu
Cukai Rokok Naik, Kemenkeu Klaim Sudah Pikirkan Risiko PHK
Ekonomi 1 bulan yang lalu
BACA JUGA

Dicecar DPR Terkait UN, Nadiem Balik Tanya soal Subjektivitas
Nasional • 13 December 2019 04:15
Sufmi Dasco Jamin Penangguhan Penahanan Lutfi Pembawa Bendera
Nasional • 12 December 2019 17:32
Istana Sebut Hukuman Mati Koruptor Perlu Dibahas dengan DPR
Nasional • 12 December 2019 11:25
Komisi II Sebut Semua Fraksi Dukung Pembentukan Papua Selatan
Nasional • 12 December 2019 01:38
TERPOPULER

Jasa Marga Jelaskan 'Jalan Bergelombang' Tol Layang Japek II
Ekonomi • 5 jam yang lalu
Tarif Tol Jagorawi Naik Jadi Rp7.000 per 19 Desember
Ekonomi 1 jam yang lalu
Arti Penyelundupan yang Menjerat Eks Dirut Garuda
Ekonomi 6 jam yang lalu