
APBN Cuma Bisa Tutup Rp620 T dari Kebutuhan Infrastruktur
CNN Indonesia | Jumat, 15/11/2019 17:20 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut kebutuhan dana untuk seluruh proyek infrastruktur yang dibangun sampai lima tahun ke depan mencapai Rp1.900 sampai Rp2.000 triliun. Namun, APBN hanya mampu menutup sekitar Rp620 triliun sampai lima tahun ke depan.
"Itu kalau melihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunan paling cuma segitu, Rp620 triliun," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11) malam.
Sementara sisanya sekitar Rp1.280 sampai Rp1.380 triliun, mau tidak mau harus bisa ditutup oleh pihak lain. Misalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta melalui berbagai skema kerja sama.
Basuki mengaku belum ada gambaran pasti terkait berapa jumlah dana pembangunan infrastruktur yang bisa ditutup oleh para perusahaan pelat merah karya dan swasta. Namun, ia mengatakan kebutuhan yang tinggi tentu akan membuat pemerintah segera putar otak mencari sumber pembiayaan.
"Tentu, sisanya itu kami ingin ada investasi atau dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," katanya.
Sayangnya, Basuki belum bisa merinci proyek mana saja yang sekiranya sudah dikerja samakan dengan BUMN dan swasta. Begitu pula dengan berapa proyek lagi yang belum mendapat sokongan dana.
Sementara untuk tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan alokasi anggaran ke Kementerian PUPR sebesar Rp120,21 triliun. Anggaran PUPR di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas Rp42,95 triliun, dan permukiman Rp22 triliun.
"Anggaran sumber daya air akan digunakan untuk menyelesaikan bendungan, irigasi, dan air baku. Kalau konektivitas untuk jalan tol sepanjang 2.500 kilometer dan sebagainya," terang dia.
Kemudian untuk perumahan Rp8,48 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp263,8 miliar hingga dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar Rp1,08 triliun.
Anggaran juga akan dialokasikan untuk mendukung lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua Rp 793 miliar, dan dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar Rp6 triliun.
[Gambas:Video CNN]
(uli/bir)
"Itu kalau melihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunan paling cuma segitu, Rp620 triliun," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11) malam.
Sementara sisanya sekitar Rp1.280 sampai Rp1.380 triliun, mau tidak mau harus bisa ditutup oleh pihak lain. Misalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta melalui berbagai skema kerja sama.
Basuki mengaku belum ada gambaran pasti terkait berapa jumlah dana pembangunan infrastruktur yang bisa ditutup oleh para perusahaan pelat merah karya dan swasta. Namun, ia mengatakan kebutuhan yang tinggi tentu akan membuat pemerintah segera putar otak mencari sumber pembiayaan.
Sayangnya, Basuki belum bisa merinci proyek mana saja yang sekiranya sudah dikerja samakan dengan BUMN dan swasta. Begitu pula dengan berapa proyek lagi yang belum mendapat sokongan dana.
Sementara untuk tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan alokasi anggaran ke Kementerian PUPR sebesar Rp120,21 triliun. Anggaran PUPR di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas Rp42,95 triliun, dan permukiman Rp22 triliun.
Kemudian untuk perumahan Rp8,48 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp263,8 miliar hingga dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar Rp1,08 triliun.
Anggaran juga akan dialokasikan untuk mendukung lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua Rp 793 miliar, dan dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar Rp6 triliun.
[Gambas:Video CNN]
(uli/bir)
ARTIKEL TERKAIT

Kadin Ungkap Alasan Swasta Enggan Garap Proyek Infrastruktur
Ekonomi 3 minggu yang lalu
BI Sebut Pemanfaatan KPBU Infrastruktur Daerah Tak Optimal
Ekonomi 1 bulan yang lalu
Kadin Minta Bank Beri Kelonggaran Swasta Biayai Proyek
Ekonomi 1 bulan yang lalu
Realisasi Pembiayaan Jalan Tol Lewat KPBU Baru 28 Persen
Ekonomi 1 bulan yang lalu
Jokowi Kembali Minta BUMN Setop Kuasai Proyek Infrastruktur
Ekonomi 1 bulan yang lalu
Menteri PUPR Optimistis Tol Trans Jawa Tekan Biaya Logistik
Ekonomi 1 bulan yang lalu
BACA JUGA

Jokowi soal Membangun Papua: Siapa Suruh Makan Infrastruktur?
Nasional • 07 December 2019 17:50
KPK Minta Wagub Lampung Hadiri Pemeriksaan Kasus Proyek PUPR
Nasional • 26 November 2019 05:12
Kelakar Netizen #DipanggilJokowi ke Istana untuk Jadi Menteri
Teknologi • 22 October 2019 12:16
Soal Utang Jokowi, Fitra Ingatkan Penyebab Orba Kolaps
Nasional • 15 October 2019 19:44
TERPOPULER

Erick Thohir Akan Bongkar Bisnis 85 Hotel Milik BUMN
Ekonomi • 3 jam yang lalu
Taji Ahok Laksanakan Titah Jokowi Sikat Mafia Migas
Ekonomi 4 jam yang lalu
Jokowi Tebar 15 Juta Kartu Sembako Murah Tahun Depan
Ekonomi 3 jam yang lalu