"Itu kalau melihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunan paling cuma segitu, Rp620 triliun," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11) malam.
Sementara sisanya sekitar Rp1.280 sampai Rp1.380 triliun, mau tidak mau harus bisa ditutup oleh pihak lain. Misalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta melalui berbagai skema kerja sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan alokasi anggaran ke Kementerian PUPR sebesar Rp120,21 triliun. Anggaran PUPR di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas Rp42,95 triliun, dan permukiman Rp22 triliun.
Kemudian untuk perumahan Rp8,48 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp263,8 miliar hingga dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar Rp1,08 triliun.
Anggaran juga akan dialokasikan untuk mendukung lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua Rp 793 miliar, dan dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar Rp6 triliun.
[Gambas:Video CNN] (uli/bir)