Pemerintah Yakin Warga Doyan Belanja Walau Iuran BPJS Naik

CNN Indonesia | Jumat, 15/11/2019 20:02 WIB
Pemerintah Yakin Warga Doyan Belanja Walau Iuran BPJS Naik BPJS Kesehatan. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah meyakini masyarakat akan tetap doyan berbelanja atau melakukan konsumsi pada tahun depan, meski pengeluaran untuk biaya kesehatan seperti iuran peserta BPJS Kesehatan akan meningkat.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan masyarakat akan tetap melakukan konsumsi karena nominal kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan relatif kecil dari total pengeluaran setiap bulan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kenaikan iuran peserta mencapai 100 persen pada tahun depan.



Iuran peserta kelas Mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Kelas Mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan dan kelas Mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

"Tapi porsi pengeluaran untuk BPJS Kesehatan kecil terhadap konsumsi (bulanan masyarakat). Mungkin secara kenaikan 100 persen, tapi nominalnya tidak besar karena basis angkanya kecil daripada beban (biaya kesehatan) yang ditanggung nanti," ujar Iskandar di sebuah forum diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (15/11).

[Gambas:Video CNN]

Masyarakat, katanya, tentu akan tetap mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan primer. Pengeluaran tersebut akan tetap menjadi sumber pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi besar pada laju perekonomian Indonesia.

"Masyarakat tentu akan tetap melakukan konsumsi, apalagi inflasi relatif terkendali rendah karena penurunan inflasi dari sisi volatile foods (harga pangan). Buktinya, inflasi inti yang menunjukkan permintaan masih meningkat," katanya.

Selain itu, menurutnya, tingkat konsumsi masyarakat akan tetap tinggi lantaran pemerintah turut memberikan stimulus. Khususnya kepada masyarakat tak mampu melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).


Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan bersulih menjadi program Kartu Sembako pada tahun depan. Tak ketinggalan, ada juga program Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan dan keterampilan sekaligus tunjangan bagi penerimanya.

"Dana desa juga naik tahun depan. Harapannya ini bisa mengompensasi pengeluaran masyarakat, jadi benefit untuk masyarakat kelompok bawah itu jauh lebih besar," terangnya.

Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga

Lebih lanjut, ia memperkirakan tingkat konsumsi rumah tangga akan tetap berkontribusi sekitar 56 persen sampai 57 persen ke pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ini, katanya, tak jauh berbeda dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 56,52 persen ke pertumbuhan ekonomi kuartal III 2019 yang mencapai 5,02 persen. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,01 persen.


"Kalaupun kontribusi konsumsi rumah tangga menurun, itu lebih karena pertumbuhan investasi yang meningkat pada tahun depan. Investasi diperkirakan akan meningkat berkat kebijakan omnibus law, mungkin sampai 7 persen," tuturnya.

Iskandar memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berada di kisaran 5 persen pada tahun depan. Proyeksi itu tak jauh dari asumsi realisasi pertumbuhan pada tahun ini. (uli/asa)