ANALISIS

Di Balik 'Uji Publik' Bos BUMN ala Erick Thohir

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 19/11/2019 07:58 WIB
Di Balik 'Uji Publik' Bos BUMN ala Erick Thohir Erick Thohir. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa pemilihan bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena siapa yang ujug-ujug jadi bos di BUMN mana, tapi soal gaya Menteri BUMN Erick Thohir dalam memilih ujung tombak perusahaan negara.

Dalam hal ini, ia seolah menerapkan 'uji publik' terhadap tokoh-tokoh yang ditawarkan menjadi petinggi BUMN. Gaya ini cukup berbeda dengan apa yang dilakukan menteri sebelumnya, Rini Soemarno.

Boleh dibilang, gaya Erick serupa dengan bosnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Publik tentu masih ingat bagaimana kepala negara melakukan 'uji publik' terhadap tokoh-tokoh yang ditawari kursi menteri saat meracik Kabinet Indonesia Maju beberapa pekan lalu.


Satu per satu tokoh diundang ke Istana Negara, diajak berdiskusi soal beberapa topik pembangunan, hingga akhirnya didapuk menjadi menteri di kabinet baru. Nah, hal ini pula yang coba dilakukan Erick.

Mantan ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin itu sempat menggunakan gaya lama yang diterapkan Rini. Ia menyatakan sudah mengantongi beberapa usulan nama yang akan ditawari kursi bos BUMN.

Nama-nama itu selanjutnya diberikan ke Jokowi. Namun, hanya selang beberapa hari, Erick mengubah gayanya.

Ia kemudian memanggil tokoh-tokoh yang ingin ditawari kursi petinggi di perusahaan pelat merah. Ia memulainya dengan memanggil mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada pekan lalu.

Sosok Ahok yang popularitasnya masih cukup tinggi langsung mengundang komentar dari berbagai pihak, dari rakyat jelata hingga pejabat. Bahkan, ketika santer diberitakan akan menduduki kursi petinggi BUMN di sektor energi, para serikat pekerja di masing-masing BUMN jadi ikut memberi komentar.

Tak hanya Ahok, Erick kemudian meneruskan 'uji publik' dengan memanggil mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Marta Hamzah ke Kementerian BUMN. Kabarnya, Chandra yang pernah duduk di kursi komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN akan didapuk menjadi petinggi di bank BUMN.

Pengamat BUMN dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai gaya 'uji publik' dalam seleksi bos BUMN yang diterapkan Erick sejatinya mengikuti gaya Jokowi. Hal ini dilakukan demi keselarasan gaya kepemimpinan di kabinet baru.

"Mungkin Pak Erick memang maunya gaya seperti ini, yang uji publik ke masyarakat. Gayanya jadi terlihat baru karena berbeda dengan Bu Rini yang tidak banyak umbar ke publik (dalam memilih bos BUMN)," ungkap Toto kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/11).

Menurut Toto, gaya Erick sejatinya sah-sah saja bila diterapkan dalam memilih bos BUMN. Toh, figur bos di perusahaan negara biasanya memang akan dikenal pula oleh publik, terutama perusahaan berskala bisnis besar, seperti Pertamina, PLN, hingga bank BUMN.

Di Balik 'Uji Publik' Bos BUMN ala Erick ThohirBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Kendati begitu, Toto meyakini tentu gaya ini tak serta merta membuat Erick lupa dengan tahapan seleksi petinggi BUMN yang tetap harus dilakukannya. Misalnya, turut menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk melihat kemampuan calon bos dalam mengelola perusahaan negara ke depan.

Begitu pula dengan fit and proper test yang disinergikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk calon bos di BUMN perbankan. Sebab, tahapan fit and proper test ini merupakan syarat mutlak untuk penetapan calon bos BUMN.

"Tentu uji berlapis tetap dilakukan, tapi mungkin kali ini ditambah uji publik saja ke masyarakat, ingin tahu respons-nya seperti apa, positif atau negatif, bisa diterima atau tidak," katanya.

Penyamaran Kepentingan

Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko punya pandangan berbeda. Menurutnya, uji publik yang dilakukan Erick sejatinya tak serta merta hanya melihat respons berbagai kalangan soal tokoh yang akan bekerja di perusahaan negara.

Namun, ada maksud menyamarkan kepentingan bagi-bagi kursi kepada sejumlah tokoh. Menurutnya, kepentingan ini menjadi maklum karena kepemimpinan periode kedua seorang presiden memang memiliki beban yang jauh lebih berat.

Beban berat itu, khususnya untuk mengakomodasi balas jasa atas pihak-pihak yang sudah membantu presiden selama kepemimpinan periode pertama hingga kedua. Dalam hal ini, mereka yang belum kebagian jatah menteri diberikan jabatan direksi atau komisaris di BUMN.

"Pandangan umum yang bilang periode kedua tidak ada beban itu salah, justru periode kedua lebih berat. Di era SBY begitu, di Jokowi pun sama, bahkan sampai harus menarik Prabowo," katanya.

Kendati begitu, menurutnya, bila benar ada kepentingan, hal ini sah-sah saja. Toh, itu hak presiden dan juga menterinya.

Asal, ia menggarisbawahi, kewenangan ini tetap bisa diseimbangkan dengan memilih tokoh yang tetap memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin perusahaan negara. Maklum, BUMN masih tetap diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

"Jadi bukan sekadar cari figur yang bisa kerja, tapi ingin beri keyakinan juga ke publik kalau mereka bisa ikut menilai agar gayanya tidak ujug-ujug seperti Bu Rini dulu saja," ucapnya.

Di sisi lain, Danang melihat respons publik terhadap calon bos BUMN pun sebenarnya tidak berpengaruh besar. Misalnya, saat ini sosok Ahok justru ditentang oleh beberapa serikat pekerja di sebuah BUMN.

Menurut Danang, kalau benar ada kepentingan tentu tokoh itu tetap bisa melenggang kaki ke kursi bos BUMN yang dituju. Dengan begitu, gaya uji publik pada akhirnya hanya untuk mengetes penerimaan pasar, bila tidak pun tidak jadi masalah.
[Gambas:Video CNN]
Kendati begitu, Danang tak sepenuhnya yakin bila gaya seleksi bos BUMN ala Erick mampu memberi jaminan pembenahan tata kelola perusahaan negara. Sebab, tokoh yang diterima publik pun tak serta merta tepat untuk menjabat di perusahaan pelat merah.

Oleh karenanya, ia menekankan tetap perlu sosok yang benar-benar punya kemampuan untuk mengelola BUMN. Pasalnya, mengurus perusahaan negara sejatinya juga perlu keahlian manajemen agar mendapatkan hasil. Artinya, bukan sekadar bisa diterima publik atau tidak, apalagi hanya demi mengakomodasi kepentingan.

"Ya kalau ingin kelola bank BUMN tentu harus pilih yang mengerti soal teknis bank. Kalau ingin benahi tata kelola manajemen, ya yang punya keahlian itu juga," pungkasnya.
(sfr)