Kementerian BUMN 'Emoh' Pakai APBN Demi Jiwasraya

CNN Indonesia | Selasa, 19/11/2019 08:26 WIB
Kementerian BUMN 'Emoh' Pakai APBN Demi Jiwasraya Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan enggan meminta bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi kebutuhan dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sekitar Rp32 triliun. Kabarnya, Kementerian BUMN akan mengusahakan pemenuhan dana dari sumber lain.

Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta. Menurutnya, sejauh ini Kementerian BUMN belum pernah meminta alokasi dana dari APBN untuk asuransi jiwa pelat merah itu.

"Mereka (Kementerian BUMN) akan berhubungan dengan kami bila ada kebutuhan modal tambahan dan sebagainya. Sejauh ini Kementerian BUMN confidence (percaya diri) mengusahakan tidak perlu dari APBN," ungkap Isa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).


Kendati begitu, Isa mengatakan sikap itu sejatinya belum final. Kementerian Keuangan, katanya, tetap membuka ruang komunikasi dengan Kementerian BUMN terkait Jiwasraya.

Hanya saja, untuk memastikan seperti apa kebijakan ke depan, Kementerian Keuangan perlu melihat lebih jelas persoalan Jiwasraya. "Saat ini saya belum lihat detailnya. Nanti kami lihat," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memang memberi sinyal tak mau asal memberikan suntikan dana kepada Jiwasraya karena ingin menyelesaikan masalah keuangan yang tengah membelit perusahaan. Begitu pula dengan opsi kebijakan perombakan direksi demi memperbaiki kinerja perusahaan ke depan.

Menurut Erick, masalah keuangan Jiwasraya tidak serta merta bisa selesai hanya dengan menggelontorkan alokasi APBN. Terlebih, bila masalah keuangan di tubuh perusahaan tidak diperiksa secara jelas.

"Karena memang penyelesaian Jiwasraya itu harus dijalankan secara bersamaan, tidak bisa hanya sekadar merombak direksi komisaris, atau misalnya menyuntikkan uang, tapi kan ke depannya sendiri seperti apa? Tidak bisa kita mikir hanya satu titik," katanya.

Ia mengatakan pemerintah harus benar-benar matang dalam mengambil keputusan soal Asuransi Jiwasraya, termasuk ketika memutuskan untuk memberikan suntikan. "Itu proses, kan perlu proses (untuk menyetujui suntikan dana), kalau cuma 'nyuntik' hilang lagi kan buat apa?" imbuhnya.

Karenanya, ia ingin persoalan keuangan di Asuransi Jiwasraya benar-benar diungkap secara rinci. Ia juga menyambut baik masukan dari dewan legislatif yang sempat memberi saran agar Kejaksaan ikut serta membantu Kementerian BUMN melihat duduk persoalan keuangan Jiwasraya.

Sebelumnya, Jiwasraya sempat meminta suntikan dana sekitar Rp32 triliun ke pemerintah untuk mengisi likuiditas perusahaan. Permintaan tersebut disampaikan kepada Komisi XI DPR.

Jiwasraya saat ini sedang terbelit masalah keuangan. Masalah memaksa mereka menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance).
[Gambas:Video CNN]
Perseroan mengklaim nilai total pembayaran klaim yang tertunda sebesar Rp802 miliar sampai 10 Oktober 2018. Jiwasraya saat ini tengah berusaha mencari jalan keluar agar masalah likuiditas tersebut bisa diatasi.

Salah satu yang mereka tempuh adalah dengan membentuk anak usaha, yakni PT Jiwasraya Putra. Pembentukan anak usaha dilakukan pada September 2019.

Pembentukan dilakukan dengan menggandeng empat BUMN lain, yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Telekomunikasi Selular (Persero) atau Telkomsel. Namun, operasional anak usaha ditargetkan baru dimulai pada Januari 2020 mendatang.
(uli/sfr)