Menkeu Rilis Obligasi Lagi Meski Utang Tembus Rp4.756,3 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merilis surat utang sebanyak tiga kali jelang akhir tahun ini. Hal itu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan belanja di tengah seretnya penerimaan negara.

Sebenarnya, realisasi pembiayaan utang negara sudah melebihi target awal. Kemenkeu mencatat, per Oktober 2019, realisasi pembiayaan utang sudah mencapai Rp384,5 triliun atau 107 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rp359,3 triliun.

Pertumbuhan permbiayaan utang Januari-Oktober 2019 tercatat 14,2 persen dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu, di mana pembiayaan utang justru terkontraksi 18,8 persen secara tahunan. Kala itu, jumlah utang yang ditarik 'cuma' sekitar Rp336,8 triliun.

Secara total, nilai utang pemerintah sudah mencapai Rp4.756,13 triliun per Oktober 2019. Jumlah utang itu setara 29,87 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp15.925,43 triliun. 

Lihat juga: Sisa Desember, Sri Mulyani Sebut Kas Pajak Bolong Rp559 T

Utang itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp3.984,59 triliun atau 83,78 persen dari total utang dan sisanya, Rp771,54 triliun atau 16,22 persen berupa pinjaman dari berbagai pihak.

Kendati realisasi pembiayaan utang sudah melampaui target awal, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan penerbitan utang masih bisa dilakukan sebanyak tiga kali lagi sampai akhir tahun. Hal ini sesuai dengan jadwal penerbitan yang sudah dirancang dalam pelaksanaan APBN 2019.

"Sampai akhir 2019 kalau sesuai rencana masih ada dua kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan satu kali Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," ucap Suahasil, Senin (18/11).

Ia mengatakan opsi penerbitan utang jelang akhir tahun bisa dilakukan pemerintah bila kebutuhan belanja kian meningkat dan mendesak. Pasalnya, kementerian ingin memenuhi kebutuhan likuiditas agar realisasi belanja masing-masing kementerian/lembaga mendekati target pagu anggaran.

Lihat juga: Belum Tutup Tahun, Dana Bansos 'Jokowi' Hampir Ludes

"Supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kami akan pertimbangkan dan seimbangkan terus," tuturnya.

Hanya saja, Suahasil menggarisbawahi opsi penerbitan utang sejatinya akan diambil pemerintah bila kondisi ekonomi memungkinkan. Pemerintah, katanya, akan menerapkan prinsip oportunis dalam menerbitkan utang kepada sumber utang dari dalam maupun luar negeri.

"Strateginya oportunis, kami mencari timing (waktu) yang pas, harga yang pas, dan kondisi yang pas untuk masuk ke pasar, untuk mendapatkan yield dan suku bunga yang paling rendah untuk APBN," terangnya.

Selain itu, pemerintah, sambungnya, akan menerbitkan utang dengan hati-hati. Sebab, pemerintah perlu mempertimbangkan jumlah utang yang sudah dimiliki saat ini lengkap dengan jatuh tempo pengembalian utang yang harus dipenuhi.

Lihat juga: Defisit APBN Tembus Rp289 T per Oktober 2019

Maklum saja, pembayaran utang biasanya tak hanya mengembalikan jumlah utang yang dipinjam, namun juga bunga. Terlebih, bila pemerintah tidak bisa mengembalikan tepat waktu, beban bunga utang akan membengkak.

"Nanti kami detailkan (rencana penerbitan utang) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Tapi kami akan tetap gunakan (kesempatan) dengan oportunis itu tadi," tekannya.

Selain itu, ia mengatakan keputusan penerbitan utang juga tetap dilakukan secara matang dengan turut mempertimbangkan dari mana sumber utang hingga risikonya bagi pengelolaan APBN ke depan. Pasalnya, pemerintah menaruh target defisit keuangan yang cukup rendah pada tahun depan, yakni 1,76 persen dari PDB.

Bila kewajiban pembayaran utang meningkat, sementara penerimaan negara masih seret dan belanja cukup tinggi, maka bukan tidak mungkin utang yang ditarik harus ditutup lagi oleh utang baru. "Makanya, kami lihat sampai Desember nanti seperti apa proyeksinya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN] (uli/sfr)