Pada 2014, peringkat kemudahan berusaha Indonesia terhadap negara-negara lain di dunia berada di posisi 120. Kala itu, Jokowi baru saja terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Setahun memimpin, mantan gubernur DKI Jakarta itu sukses membuat peringkat kemudahan berusaha Indonesia melompat ke posisi 106. Begitu pula pada 2016, peringkat EoDB berhasil melompat ke posisi 91.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini membuat kepala negara meminta para jajaran menteri di kabinet agar bisa segera merumuskan kebijakan dan program yang sekiranya bisa membuat peringkat kemudahan berusaha Indonesia meningkat lagi. "Targetnya di peringkat 40 sampai 50, itu yang kami inginkan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Jokowi ingin agar para pembantunya bisa benar-benar menjalankan berbagai jurus yang sudah sempat terpikirkan, yaitu melakukan reformasi birokrasi secara struktural dan deregulasi. Tujuannya, agar berbagai birokrasi, regulasi, hingga aturan yang menghambat usaha bisa segera disesuaikan.
[Gambas:Video CNN]
"Ini harus betul-betul dipotong dan disederhanakan. Saya ingin para menteri pelajari masalah yang detail, di mana penghambatnya?" katanya.
Ia bahkan meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar mengawal perbaikan reformasi birokrasi tersbut.
"Reformasi birokrasi ini, izin harus cepat di pusat dan daerah, itu harus didesain sehingga bisa dilihat dan dikontrol proses yang ada," pungkasnya.