Jakarta, CNN Indonesia -- Komite
BPH Migas Hendry Ahmad mengatakan bahwa Indonesia Bagian Timur menjadi perhatian BPH Migas dalam menentukan kuota meskipun dengan dihadapkan pada ongkos angkut yang tinggi.
"Setiap tahun kami (BPH Migas) menetapkan kuota bagi kabupaten/kota dan kami kirimkan kepada para gubernur, bupati, wali kota dan perangkat daerah. Semua alokasi yang telah ditetapkan sudah melalui perhitungan perhitungan yang diperlukan, termasuk ongkos angkut," ujar Hendry dalam kunjungan kerja DPRD Provinsi Maluku Utara ke BPH Migas di Jakarta, Kamis (22/11).
Namun, ia juga meyinggung ada hal krusial yang juga harus dilakukan terkait kuota, yakni pengawasan. Menurutnya, pengawasan semua pihak diperlukan agar distribusi BBM bisa membantu perekonomian rakyat dan bukan oknum tertentu seperti pengusaha atau korporasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT