Gandeng Pemprov Maluku, BP-Jamsostek Siapkan SDM Blok Masela

BP Jamsostek, CNN Indonesia | Senin, 25/11/2019 14:56 WIB
Gandeng Pemprov Maluku, BP-Jamsostek Siapkan SDM Blok Masela BP-Jamsostek bekerja sama dengan Pemprov Maluku memberikan pelatihan persiapan kepada calon pekerja yang akan ditempatkan di kawasan pertambangan Blok Masela. (Foto: BPJS Ketenagakerjaan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP-Jamsostek) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku memberikan pelatihan persiapan kepada calon pekerja yang akan ditempatkan di kawasan pertambangan Blok Masela.

Kawasan Blok Masela merupakan prospek kawasan pertambangan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemprov Maluku.

Deputi Direktur Wilayah Sulawesi Maluku Toto Suharto mengatakan hal tersebut merupakan salah satu sinergi BPJS Ketenagakerjaan dengan Provinsi Maluku dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Maluku dan proses pembangunan di daerah yang membutuhkan.


"Kami berharap nantinya sinergi ini dapat mengembangkan potensi dan kualitas SDM di wilayah Maluku untuk menciptakan pekerja yang berdaya saing di pasar tenaga kerja, baik di dalam maupun luar Maluku," ujar Toto melalui keterangannya, Jakarta, Sabtu (23/11).


Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku sangat mengapresiasi bantuan TJSL BP-Jamsostek tersebut karena dapat memberikan bekal bagi calon tenaga kerja, baik knowledge (pengetahuan) maupun soft skill (keahlian) sebelum dipekerjakan sebagai tenaga kerja di Blok Masela atau bahkan dapat disalurkan ke daerah-daerah lain di Provinsi Maluku.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah calon pekerja yang akan memperoleh pelatihan prakerja sebanyak 400 orang. Seluruh biaya pelaksanaan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui bantuan CSR atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) korporasi. 

"Calon tenaga kerja yang akan memperoleh vokasi atau pelatihan persiapan prakerja tidak dipungut biaya sepeser pun, dan calon tenaga kerja yang akan memperoleh vokasi dari BP-Jamsostek adalah hasil rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Maluku," ujar Murad. (fef)