Stafsus Menteri BUMN 'Kepincut' Masuk Komite Audit Inalum

Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan keinginannya untuk masuk ke komite audit kepengurusan dewan komisaris PT Inalum (Persero). Sebab, dengan menjadi anggota komisaris di komite audit, ia bisa membuat strategi perusahaan lebih detail.

Diketahui, Arya telah ditunjuk sebagai komisaris Inalum. Namun, ia belum tahu dimana ia akan ditempatkan. "Saya dulu di perusahaan terbuka (Tbk), jadi sudah tahu bagaimana fungsi komite audit, bagaimana komisaris masuk dalam detail perencanaan," imbuhnya, Selasa (26/11).

Arya mengklaim bisa mempengaruhi bisnis Inalum ke depan jika ditempatkan di komite audit. "Makanya saya ambil dari situ (komite audit), karena saya bisa mempengaruhi strategi ke depan Inalum. Kemungkinan besar saya ke sana," terang dia.

Arya menerima Surat Keputusan (SK) sebagai salah satu komisaris di Inalum pada Senin (25/11) kemarin. Selain Arya, Kementerian BUMN juga mengangkat Mantan Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Utama Inalum yang baru.

Lihat juga: BUMN soal Rudiantara Dirut PLN: Pertimbangan Kami Matang

Orias menggantikan posisi Budi Gunadi Sadikin yang sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri BUMN. Penyerahan SK tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjaatmadja.

Sebelumnya, Orias mengatakan belum memiliki strategi pasti usai dilantik menjadi bos baru holding pertambangan. Namun, ia berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses akuisisi 20 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.

"Saya akan lihat, kan sudah hampir setahun saya tinggalin (Inalum). Jadi, saya akan lihat sejauh mana (prosesnya)," katanya.

Lihat juga: Di depan Ahok, Dirut Nicke Widyawati Pidato soal PR Pertamina

Informasi saja, saham Vale saat ini digenggam VCL sebesar 58,73 persen, SMM sebesar 20,09 persen, dan publik sebesar 20,49 persen.

Sementara itu, divestasi 20 persen saham Vale Indonesia merupakan kewajiban dari amandemen Kontrak Karya (KK) pada 2014 antara perusahaan dan pemerintah.
[Gambas:Video CNN] (aud/bir)