Kementerian BUMN Buka Suara Soal Isu Ketua LPEI Jadi Bos PLN

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) enggan berkomentar banyak soal isu penunjukan Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sinthya Roesly menjadi direktur utama PT PLN (Persero).

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengaku tak tahu ketika dikonfirmasi mengenai isu tersebut oleh awak media. "Belum tahu," ucap Arya, Selasa (26/11).

Ia menyatakan kepastian mengenai siapa yang ditunjuk sebagai Direktur Utama PLN baru hanya bisa diungkapkan jika surat dari Istana Kepresidenan sudah diberikan secara resmi kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain Sinthya, nama yang juga senter diisukan menjadi bos PLN adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Namun, lagi-lagi Arya tak memastikan apakah kabar itu benar atau tidak.

Lihat juga: Jokowi Sudah Tetapkan Nama Bos PLN Baru

"Belum tahu, kami belum baca suratnya. Jadi belum tahu. Kalau baca surat pasti sudah tahu," ucap Arya.

Kendati begitu, Arya mengakui Rudiantara menjadi salah satu sosok yang diajukan oleh Kementerian BUMN untuk menjadi petinggi di PLN. Menurutnya, Rudiantara memiliki kompetensi dan pengalaman untuk membuat perusahaan pelat merah itu lebih baik dari sebelumnya.

Pengalaman yang dimaksud bukan cuma di kementerian, tetapi juga saat memimpin perusahaan operator raksasa, seperti Telkomsel dan Indosat.

"Kemudian, beliau pernah pimpin kementerian, kebijakan yang berhubungan dengan publik dan menyangkut masyarakat luas. Jadi, itu pertimbangan yang kami rasakan cukup matang untuk memimpin perusahaan sekelas PLN," katanya.

[Gambas:Video CNN]
Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menetapkan nama bos baru PLN. Hanya saja, ia enggan membuka nama bos baru PLN yang baru saja dipilih oleh Jokowi tersebut.

"Yang jelas saya sudah tanda tangani, mudah-mudahan segera dilantik," pungkas Pramono.

Posisi direktur utama PLN sejak beberapa bulan lalu kosong. Kekosongan terjadi setelah Direktur Utama Sofyan Basir, tersangkut kasus korupsi Proyek PLTU Riau I.

Lihat juga: Bukan Ahok Kunci Keberhasilan Pertamina, Tapi Jokowi

(aud/agt)