Luhut Klaim RI Punya Mitigasi Baik Atasi Dampak Perang Dagang

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim pemerintah telah melakukan mitigasi yang baik dalam menghadapi efek dari perang dagang.

"Kami bersyukur pemerintah dan Presiden (Joko Widodo/Jokowi) sudah mampu melakukan mitigasi yang bagus sehingga pertumbuhan (ekonomi) baik," kata Luhut di Jakarta, Selasa (3/12).

Selain tercermin dari pertumbuhan ekonomi, Luhut mengatakan mitigasi baik juga bisa dilihat dari data angka pengangguran dan kemiskinan. Sebagai informasi, data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen.

Pertumbuhan turun menjadi 5,05 persen pada kuartal II 2019 dan melorot ke 5,02 persen pada kuartal III. Angka kemiskinan mencapai 25,14 juta penduduk per Maret 2019.

Lihat juga: Jokowi Sebut Stabilitas Politik Goyang Bisa Bahayakan Ekonomi

Angka ini menurun 810 ribu penduduk dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pengangguran mencapai 7,05 juta orang per Agustus 2019, naik 50 ribu dibanding Agustus tahun sebelumny.

Luhut mengatakan tanpa navigasi yang baik, Indonesia akan terpuruk.

"Kita melihat trade war ini  masalah. Kami lihat lebih pengaruhnya pada ekonomi global, ekspor dan lain-laiun. Kalau ini tidak dinavigasi dengan baik, kita akan masuk kemiskinan, penurunan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran," katanya.

Ia menambahkan karena navigasi yang baik itulah, Indonesia hanya kalah dengan China dan Vietnam.

"Kita cuma masih kalah dari China dan Vietnam. Kalau yang lain, kita masih bagus. Bahkan, Singapura pertumbuhannya hampir nol, mungkin bisa minus (ke depan). Jepang juga begitu, (tapi) Indonesia masih bisa bertahan di 5 persen," ungkapnya.

Lihat juga: Dampak Perang Dagang, Manufaktur AS Susut 4 Bulan Belakangan

Luhut merasa kunci navigasi yang baik tersebut terletak pada pembangunan infrastruktur yang selama ini diprioritaskan pemerintah.

Dengan investasi dari pembangunan Infrastruktur, lanjut Luhut, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran yang diharapkan dapat memajukan Indonesia.

"Kenapa infrastruktur itu dibangun? Karena ujung-ujungnya semua cost (pengeluaran). (Pengeluaran) kita masih tinggi. Jadi kalau kita mau negeri ini untuk cucu-cucu kita bagus, anda harus perhatikan itu. Bahwa kita punya kewajiban menurunkan cost. Pada akhirnya, cost effeciency dan efektivitas," tuturnya.

Selain pengeluaran, Luhut juga menjelaskan bahwa peningkatan nilai tambah (value added) menjadi penting untuk perkembangan ekonomi Indonesia.

Lihat juga: Luhut Akan Hentikan Monopoli Pertamina di Bisnis Avtur

Menurut Luhut, dalam lima tahun terakhir, kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait peningkatan nilai tambah sangat baik. Hal itu tercermin dari perkembangan produksi nikel dalam lima tahun terakhir.

"Kita berpuluh-puluh tahun baru di mining nickel dalam komoditi kita. Sekarang kita sudah dalam tahap refining nickel sulfate selama 5 tahun," tuturnya.

Dalam lima tahun ke depan, sambung Luhut, Indonesia mulai memproduksi baterai yang dapat digunakan sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT). Hal ini penting dan dibutuhkan di era kemajuan teknologi global.

"Dalam lima tahun ke depan, kita berharap kita bisa masuk produksi baterai. Kemarin kita dengan CATL, LGchem, LGEM, dengan Panasonic kita sudah kerja, dan kemarin sudah bertemu beberapa usaha di Jerman sudah mau (bekerja sama)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN] (sfr/sfr)