Jokowi Desak Puan Tuntaskan Omnibus Law Dalam 3 Bulan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani untuk menindaklanjuti rencana pemerintah merevisi puluhan undang-undang menjadi satu undang-undang alias Omnibus Law.

Jokowi mengaku sudah menyampaikan kepada Puan secara langsung agar proses revisi sekitar 82 undang-undang itu diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

"Sehingga kita ajukan langsung pada DPR, Bu Puan ini 82 uu sudah, mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik kalau bisa Bu jangan sampai lebih dari tiga bulan," kata Jokowi saat Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Kepala negara menyatakan dalam pekan ini pihaknya akan mulai mengajukan draf Omnibus Law itu ke DPR. Draf Omnibus Law pertama berkaitan dengan perpajakan.

Lihat juga: Di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Pengusaha Fokus 3 Poin

Kemudian Omnibus Law kedua soal RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM. Draft ruu akan diajukan pada awal Januari 2020.

"Kemarin saya sudah dapat laporan Pak Menko Perekonomian bukan 74 UU yang mau kami ajukan di Omnibus Law tapi sudah tambah lagi menjadi 82. Nah ini kalau kita ajukan ke DPR satu-satu, 50 tahun belum tentu selesai," ujarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan desakan percepatan penyelesaian tersebut ia lakukan karena perubahan dunia saat ini begitu pesat. Ia mengaku ingin mempersiapkan omnibus law tersebut agar Indonesia tak masuk ke resesi pada tahun depan.

Menurutnya, pemerintah daerah juga bisa melakukan hal serupa untuk memangkas peraturan daerah yang menghambat dan membebani. Ia menyarankan pemerintah daerah merombak aturan yang tumpang tindih agar bisa fleksibel menghadapi perubahan dunia.

[Gambas:Video CNN]
Jokowi mengatakan, dari informasi yang dirinya terima, terdapat sekitar 42 ribu peraturan. Menurutnya, setiap tindakan untuk memutuskan sesuatu hal diatur sekitar 42 ribu regulasi.

"Bayangkan. Mau ke sana pak ada aturan ini enggak boleh, mau ke sini pak ada peraturan ini enggak boleh. Mau apa kita? Diam saja," tuturnya. (fra/agt)