ANALISIS

Menyoal Benih Lobster: Ekspor Sekarang, Budidaya Kemudian

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 17/12/2019 11:00 WIB
Pengamat menilai benih ekspor bisa diekspor, mengingat produksinya sedang tinggi. Namun, ekspor harus menerapkan sistem kuota. Pengamat menilai benih ekspor bisa diekspor, mengingat produksinya sedang tinggi. Namun, ekspor harus menerapkan sistem kuota. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Hasrat Presiden Joko Wido (Jokowi) menggenjot ekspor RI diartikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dengan rencana mengekspor benih lobster, yang kerannya telah ditutup Susi Pudjiastuti, eks Menteri KKP periode 2014-2019.

Sebab, hasil pengamatan Edhy menyebut bahwa penyelundupan benih ekspor dari RI ke Vietnam marak terjadi. Ia bercerita benih seharga Rp3.000-Rp5.000 per ekor yang dijual di dalam negeri, dibanderol sebesar Rp139 ribu per ekor di negara tetangga.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai Rp300 miliar-Rp900 miliar setiap tahun.


Wajar, negara seharusnya bisa memanfaatkan keuntungan tersebut. Ini artinya, kalau saja aktivitas ekspor benih lobster dilegalkan lewat suatu kebijakan, pemerintah dapat menarik pajak dan bea keluar dari komoditas tersebut.

Alasan lain, kata Edhy, banyak benih lobster yang belum mampu dibudidayakan. Padahal, jika tidak dibudidayakan, maka benih bisa mati sia-sia. Ujung-ujungnya, tak bisa menjadi nilai tambah bagi nelayan, termasuk negara.

Karena alasan-alasan tersebut, KKP, di bawah kepemimpinan Edhy mewacanakan untuk membuka keran ekspor benih lobster. Dengan catatan, ekspor menggunakan sistem kuota. Ia mencontohkan 50 persen dibudidayakan di dalam negeri, sekian persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan sisanya diekspor.

"Kalau ditanya sikap saya, saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia. Karena itu potensi kita dan akan mendapat nilai tambah yang besar. Tetapi, ada masyarakat yang hidupnya bergantung mencari benih lobster itu, supaya dia bisa dapat uang, hidup," katanya.

Ide Edhy mendapat sambutan hangat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia menilai ekspor lobster berukuran di bawah 200 gram bisa menambah nilai ekspor Indonesia sekaligus menekan perdagangan ilegal. "Daripada sekarang ini diselundupkan 80 persen, lebih bagus dikontrol," tutur dia.

Niat Edhy dan Luhut tersebut menuai kritik. Tidak cuma dari netizen, tetapi juga dari Susi. Susi menilai Edhy salah karena sejatinya ekspor lobster lebih menguntungkan ketimbang benihnya. "Benar kita harus ekspor bibitnya? Apa tidak lebih baik tunggu besar dan jual dengan harga lebih dari 30 kali?" tulisnya dalam akun Twitter-nya.

Bahkan, ia menyindir nilai jual lobster, bukan benih, bisa melampaui harga motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang sempat diselundupkan pejabat BUMN beberapa waktu lalu.

"1 backpack bibit lobster kurang lebih minimal 800 ekor, rupiahnya sama dengan dua Harley atau sama dengan 60 Brompton. Kalau bibit ini tidak diambil di laut dan jadi besar, nilainya jadi minimal 20 Harley atau sama dengan 600 Brompton. Tidak usah kasih makan, Tuhan yang pelihara, manusia bersabar, menjaga pengambilannya, Tuhan lipat gandakan," terang Susi.

Ekonom UI Faisal Basri mengutarakan hal senada. Menurut data yang dikantonginya, nilai ekspor lobster meningkat dari US$2,8 miliar menjadi US$3,25 miliar pada 2018 lantaran sudah dibudidayakan. Sementara, bila masih bentuk benih, nilai ekspornya cenderung mini.
[Gambas:Video CNN]
Di sisi lain, ekspor benih hanya memberikan keuntungan bagi negara yang berhasil melakukan budidaya lobster. Negara itu tentu akan mendapat nilai tambah. "Jadi, sekarang jual beli itu, nggak kita besarkan, ini gila," imbuh Faisal.

Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus menyebut polemik pencabutan larangan ekspor benih lobster karena tak ada kejelasan dari peta jalan (road map) pengembangan ekspor oleh pemerintah. Harap maklum, pemerintah terdorong memaksimalkan ekspor karena neraca perdagangan kian tertekan.

"Mungkin, secara jangka pendek, bisa memberikan nilai ekspor kepada Indonesia. Tetapi, secara jangka panjang, sebenarnya belum tentu karena justru meminimalkan nilai ekspor dari budidaya dan hilirisasi," jelasnya.

Sebagai solusi, Heri menyarankan agar pemerintah lebih ajeg menetapkan kebijakan boleh atau tidaknya ekspor benih. Begitu pula dengan jangka waktu untuk memberi kepastian kepada semua pihak. Misalnya, membuka keran ekspor dalam lima tahun, kemudian mengurangi secara bertahap pada tahun berikutnya.

Atau, ia mengusulkan memberi kelonggaran ekspor lewat kuota. Ia mencontohkan, eksportir yang boleh mengirim ke negara tetangga hanya yang berhasil melakukan budidaya lobster. "Bila perlu, harus punya keterkaitan dengan industri," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengisyaratkan polemik ekspor benih lobster yang diusulkan Edhy, karena tersandera keinginan besar Jokowi untuk menggenjot ekspor, termasuk juga alasan memberi nilai tambah bagi hilirisasi.

Karena alasan di atas, ia berpendapat tidak salah juga untuk memberikan alokasi ekspor, mengingat produksi benih lobster saat ini sedang tinggi. Di sisi lain, budidayanya belum maksimal. Tak heran selama ini angka penyelundupannya tinggi. "Penyelundupan benih lobster bahkan menjadi kedua tertinggi setelah narkoba," tegas Yugi.

Dengan kondisi ini, kebijakan jangka pendek yang bisa ditempuh adalah mengekspor. Tapi, dibatasi dengan kuota tertentu. Kebijakan ini bisa mengatasi pasokan berlebih, sekaligus meningkatkan penghasilan nelayan.

"Idealnya, memang, budidaya dulu, tetapi ketika belum bisa dan demi kesejahteraan nelayan, bisa ekspor bertahap. Tetapi, tidak jual harga diri, hasil bumi. Ini bisa jadi win win solution. Asal jangan ada kepentingan bisnis dan politik," terang dia.

Sembari membuka keran ekspor, Yugi berharap pemerintah punya komitmen yang lebih serius untuk mengembangkan program budidaya dan menjamin anggaran budidaya. Selain itu, perlu ada komitmen yang bukan hanya datang dari Menteri KKP, tapi juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga Presiden.

"Galakkan program pembesaran lobster dalam negeri, lakukan program tepat guna, pelajari program yang selama ini tidak tepat. Contoh, memberikan bantuan pada kelompok yang belum punya kemampuan dan lainnya, misal program kredit murah," ujarnya. (bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK