YLKI Sebut Konsumen Banyak Mengeluh Soal Meikarta

CNN Indonesia | Rabu, 15/01/2020 14:06 WIB
YLKI menyatakan keluhan konsumen soal Meikarta berkaitan dengan proses pengembalian dana yang berbelit-belit. YLKI menyebut pengembang Meikarta paling banyak dilaporkan konsumen ke mereka. (CNN Indonesia/Fachri Fachrudin)
Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengaku bahwa pengembang Meikarta menjadi pihak yang paling banyak diadukan oleh konsumen perumahan ke mereka pada sepanjang 2019 kemarin.

Anggota Tim Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengatakan sepanjang 2019 kemarin pihaknya mendapatkan laporan 1.871 dari konsumen. Dari total aduan tersebut 14,4 persen di antaranya berkaitan dengan sektor perumahan.

Nah, dari 14,4 persen tersebut, keluhan terhadap Meikarta menempati urutan tertinggi dengan porsi 7,4 persen dari total aduan masalah properti yang masuk ke YLKI.


"Dari data kami, Meikarta masih yang tertinggi dalam kasus perumahan, dengan nilai 7,4 persen," kata Rio di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/1).

Berdasarkan aduan diterima YLKI, mayoritas konsumen melaporkan aduan atas pengembalian dana (refund) dari rumah yang telah dibayar, namun pembangunannya mangkrak.

Menurut paparan Rio, mayoritas konsumen sudah mengajukan refund sejak tahun sebelumnya. Namun hingga hari ini, refund belum disetujui oleh pihak Meikarta.

"Data ini dikarenakan ketika pembangunan mangkrak, refund (pengembalian dana) konsumen dipersulit. Konsumen sendiri telah mengajukan refund dari setahun lalu, tapi sampai sekarang belum di acc," kata dia.

Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati ketika dikonfirmasi mengenai pengaduan konsumen tersebut menyatakan dalam memberikan refund pihaknya memang berhati-hati.

Refund diberikan asal sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. 

"Semua refund asal sesuai dengan persyaratan selalu kami penuhi, jumlahnya tidak banyak, kalaupun masih ada tinggal tunggu jadwalnya saja," katanya.

Revisi Aturan

Pihaknya mendorong agar Peraturan Menteri (Permen) tentang Perjanjian Peningkatan Jual Beli (PPJB) direvisi supaya masalah perlindungan konsumen di sektor perumahan bisa dijamin dan kasus seperti yang diadukan terkait Meikarta tidak terulang kembali.

"Ada baiknya pemerintah perluas permen terkait perluasan PPJB, jadi dapat meminimalisir kasus seperti ini," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]
Diketahui, jumlah pengaduan konsumen yang masuk selama 2019 sebesar 1.871 pengaduan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa dari jumlah tersebut, terdiri dari dua kategori. Pertama, pengaduan kategori individual sebanyak 563 kasus.

Kedua, pengaduan kategori kelompok atau kolektif sebanyak 1.308 kasus.  Dari total kasus, masalah mengenai perumahan memiliki porsi ketiga terbesar, dengan jumlah pengaduan sebanyak 81 kasus secara keseluruhan.

"Jika dielaborasi dalam 10 besar pengaduan konsumen, berikut ini urutan pengaduan konsumen per komoditas, yakni perbankan 106 kasus, pinjaman online 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, leasing 32 kasus, transportasi 26 kasus, kelistrikan 24 kasus, telekomunikasi 23 kasus, asuransi 21 kasus, dan pelayanan publik 15 kasus," pungkasnya.



(ara/agt)