Jokowi Sebut Namanya 'Dipakai' Kepala BKPM untuk Ancam Pemda
CNN Indonesia
Rabu, 15 Jan 2020 15:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kebiasaan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam mengancam kepala daerah yang menghambat investasi. Menurutnya, Bahlil suka menggunakan nama 'Jokowi' untuk mengancam pemerintah daerah (pemda) penghambat investasi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus HIPMI periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1). Kebiasannya itu dibuka Jokowi di depan para kolega Bahlil di HIPMI.
Mulanya, Jokowi menyanjung Bahlil. Ia menyebut Bahlil sebagai sosok yang mampu bekerja dan menyelesaikan masalah investasi, mulai dari perizinan hingga pembebasan lahan yang kerap terjadi di daerah. Padahal, pemerintah pusat melalui BKPM sudah berusaha mempercepat izin investasi tersebut.
"Ini urusan kecil-kecil yang kami tidak bisa selesaikan. Contohnya investasi yang sudah masuk. Ada urusan kecil, tanahnya tidak bisa diselesaikan, sehingga investor tidak bisa mulai usahanya. Tapi akhirnya selesai juga (karena Bahlil)," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan persoalan itu bisa diselesaikan karena Bahlil 'turun lapangan' dengan berbicara langsung dengan pemda, baik gubernur, bupati, hingga wali kota.
"Misalnya di Banten kemarin dua minggu selesai, ini selesai karena saya tahu beliau orang lapangan, meski 'ngancam' pakai nama presiden, 'ngancam' gubernur, bupati, wali kota, itu 'ngancamnya' pakai nama saya," ungkapnya.
Sontak pernyataan Jokowi mengundang tawa dari para peserta yang hadir. Mereka tak menyangka bila Bahlil berhasil menyelesaikan masalah perizinan investasi karena mengancam dan menggunakan nama Jokowi.
"Ya buat saya tidak masalah, ini untuk kebaikan, akhirnya dua minggu selesai di daerah, urusan pembebasan lahannya selesai. Ya ini bukan karena saya, tapi beliau (Bahlil), walau pakai nama saya. Saya bilang tidak apa, asal demi kebaikan," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Menurut Jokowi, berkat 'ancaman' Bahlil, para pemda pun langsung ikut mempercepat izin dan pembebasan lahan setempat yang akan digunakan untuk proyek. Setelah itu, komitmen investasi yang sudah dinyatakan oleh investor pun akhirnya bisa terlaksana.
Di sisi lain, Jokowi juga turut mengingatkan para pengusaha muda bahwa pemerintah akan senantiasa hadir untuk memperceapat izin investasi. Bahkan, pemerintah akan mempermudah segalanya dengan mengubah sejumlah aturan hukum.
Hal ini dilakukan dengan skema penyatuan undang-undang alias omnibus law. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan naskah akademik dari omnibus law tersebut.
Rencananya, ada 74 aturan hukum yang akan direvisi secara bersamaan hanya dengan satu rancangan undang-undang. "Ini kalau diajukan satu per satu, sampai 50 tahun tidak akan selesai," ucapnya.
(uli/agt)
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus HIPMI periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1). Kebiasannya itu dibuka Jokowi di depan para kolega Bahlil di HIPMI.
Mulanya, Jokowi menyanjung Bahlil. Ia menyebut Bahlil sebagai sosok yang mampu bekerja dan menyelesaikan masalah investasi, mulai dari perizinan hingga pembebasan lahan yang kerap terjadi di daerah. Padahal, pemerintah pusat melalui BKPM sudah berusaha mempercepat izin investasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sontak pernyataan Jokowi mengundang tawa dari para peserta yang hadir. Mereka tak menyangka bila Bahlil berhasil menyelesaikan masalah perizinan investasi karena mengancam dan menggunakan nama Jokowi.
"Ya buat saya tidak masalah, ini untuk kebaikan, akhirnya dua minggu selesai di daerah, urusan pembebasan lahannya selesai. Ya ini bukan karena saya, tapi beliau (Bahlil), walau pakai nama saya. Saya bilang tidak apa, asal demi kebaikan," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Menurut Jokowi, berkat 'ancaman' Bahlil, para pemda pun langsung ikut mempercepat izin dan pembebasan lahan setempat yang akan digunakan untuk proyek. Setelah itu, komitmen investasi yang sudah dinyatakan oleh investor pun akhirnya bisa terlaksana.
Di sisi lain, Jokowi juga turut mengingatkan para pengusaha muda bahwa pemerintah akan senantiasa hadir untuk memperceapat izin investasi. Bahkan, pemerintah akan mempermudah segalanya dengan mengubah sejumlah aturan hukum.
Hal ini dilakukan dengan skema penyatuan undang-undang alias omnibus law. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan naskah akademik dari omnibus law tersebut.
Rencananya, ada 74 aturan hukum yang akan direvisi secara bersamaan hanya dengan satu rancangan undang-undang. "Ini kalau diajukan satu per satu, sampai 50 tahun tidak akan selesai," ucapnya.
(uli/agt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK