Langgar Aturan Tarif, Kemenhub Panggil Maxim Hingga Tiga Kali

CNN Indonesia | Rabu, 22/01/2020 18:07 WIB
Langgar Aturan Tarif, Kemenhub Panggil Maxim Hingga Tiga Kali Kemenhub panggil Ojol Maxim soal pelanggaran tarif. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan mengatakan telah memanggil aplikator ojek online asal Rusia Maxim sebanyak tiga kali. Pemanggilan dilakukan karena aplikator tersbeut menerapkan tarif yang lebih rendah dari batas yang ditetapkan pemerintah.

"Pada 30 Desember (2019) sudah kami sampaikan (pemanggilan), sudah kami panggil tiga kali. (Mereka) Datang, bersama orang Rusianya menyatakan siap (mematuhi aturan) tapi butuh waktu," tutur Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Dari pertemuan tersebut, kata Yani, pihak Maxim berjanji bakal patuh. Kepatuhan akan dilaksanakan pada 16 Februari 2020 nanti.


Namun, pihak Kemenhub keberatan dengan janji tersebut. Mereka menganggap waktu yang diminta terlalu lama.

Untuk itu, pihak Kemenhub bakal melayangkan surat kepada Kominfo untuk melakukan pemblokiran jika Maxim tidak juga mematuhi aturan batas tarif yang ditentukan.

"Tentunya Kominfo harus menanggapi surat kami. Ya yang memblokir Kominfo (bukan Kemenhub). Tapi kami sebenarnya tidak mau menarik usaha itu. Karena mau tidak mau masyarakat butuh perubahan sistem transportasi," ujarnya.

Yani mengatakan panggilan terhadap Maxim ini merupakan buntut dari pelaporan terkait perusahan ojol yang sempat digeruduk pengemudi ojol Grab dan Gojek di Solo itu.

Ditelusuri pada situs Maxim disebutkan biaya layanan menggunakan motor akan dihargai sebesar Rp6.000 dan dengan mobil mulai dari Rp12.000. Namun, di lapangan Maxim menetapkan per empat kilometer awal sebesar Rp3.000.

Padahal tarif minimal yang ditetapkan Kemenhub minimal Rp7.000 ditambah dengan biaya per kilometer yang berbeda pada zona I, II, dan III.

[Gambas:Video CNN]

Dihubungi terpisah, Development Manager Maxim Indonesia Imam Mutamad Azhar menyatakan pihaknya memang telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan koordinasi terkait operasional hingga penetapan tarif. Ia mengaku perusahaan selalu berupaya menaati aturan yang ditetapkan pemerintah, termasuk tarif.

"Seperti yang sudah kami sampaikan sebagai pelaku dalam usaha transportasi online, kami selalu mengikuti dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku," ujar dia.

Terkait klaim pemerintah yang menyatakan Maxim baru akan memberlakukan tarif sesuai aturan pemerintah bulan depan, Imam enggan menanggapi lebih jauh. Ia menegaskan perusahaan selalu mengikuti kebijakan pemerintah.

"Saya tidak dalam posisi mengomentari apapun, namun kami selalu ikut aturan main yang ditetapkan," pungkas Imam.

(fey/agt)