Sandiaga Uno Singgung OJK Soal Saham Gorengan Kasus Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra sekaligus pelaku usaha Sandiaga Uno meminta OJK untuk melakukan refleksi terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terjebak investasi goreng-gorengan saham.

"Terus terang, menurut saya OJK harus refleksi. Ini agar pasar modal bisa lebih transparan," ucap Sandiaga, Kamis (30/1).

Jika pasar modal domestik transparan, pergerakan pasar bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, tak ada lagi pihak yang memanfaatkan pasar modal sebagai arena goreng-menggoreng saham.

Goreng-menggoreng saham adalah praktik di mana harga saham bisa rontok hingga level terendahnya, namun kembali melonjak dalam waktu singkat. Pergerakan saham gorengan sangat cepat, namun umumnya tak likuid. Seringkali saham gorengan cuma menjadi mainan bandar karena harganya relatif murah.

Lihat juga: Jokowi Restui Asing Miliki Bisnis Asuransi di Atas 80 Persen

Keuangan Jiwasraya kini sedang bermasalah. Salah satu penyebabnya karena manajemen menempatkan investasi di sejumlah saham dengan nilai valuasi rendah.

Manajemen pun menunda pembayaran klaim sebesar Rp802 miliar kepada nasabah pada Agustus 2018 lalu. Sementara, ekuitas perusahaan tercatat negatif sebesar Rp23,92 triliun pada September 2019. Ini karena liabilitas perusahaan yang mencapai Rp49,6 triliun, sedangkan asetnya cuma Rp25,68 triliun.

Selanjutnya, Sandiaga juga menyoroti persoalan di lingkungan BUMN. Selain Jiwasraya, yaitu PT Asabri (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Ia berharap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bisa menyelesaikan masalah demi masalah di BUMN.

"Erick tugasnya berat sekali ya, jadi saya doa untuk beliau karena kami tidak pernah berpikir sektor keuangan, seperti Jiwasraya dan Asabri, terus ada Garuda Indonesia muncul di awal tugas beliau," ungkap Sandiaga.

Lihat juga: Erick Thohir Copot Dua Direksi Asabri

Sebagai informasi, Erick baru saja merombak jajaran direksi Asabri. Perombakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-36/MBU/01/2020.

Dalam surat keputusan tersebut Erick memberhentikan Herman Hidayat dan Rony Hanityo Apriyanto dari jabatannya sebagai direktur di Asabri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan selama setahun belakangan kemarin, modal Asabri anjlok sampai dengan Rp17 triliun.

Mahfud bilang penurunan modal tersebut kini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Ia mengaku mendapatkan 'bisikan' dari beberapa sumber bahwa ada indikasi korupsi di tubuh Asabri.

Lihat juga: Senyum Sri Mulyani Respons Surat SBY Terkait Jiwasraya

Sementara, Erick juga mengubah susunan direksi di Garuda Indonesia setelah eks Direktur Utama Ari Askhara menyelundupkan komponen motor Harley Davidson di dalam pesawat Airbus A330-900.

Ia mengaku merasa terkejut dengan masa kerja 100 hari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini khususnya karena pemerintah berhasil menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

"Isu-isu klasik seperti reformasi birokrasi dan berkaitan dengan apa yang sebetulnya ingin diselesaikan dalam Omnibus Law," jelas dia.

Sebagai informasi, DPR resmi memasukkan empat RUU omnibus law dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Empat beleid itu, antara lain RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan Jokowi menargetkan empat RUU omnibus law itu rampung sebelum Lebaran. Ini artinya, empat rancangan aturan itu diharapkan sah menjadi undang-undang (uu) sebelum 24 Mei 2020.

[Gambas:Video CNN]

(aud/bir)