Bappenas Sebut Transportasi Massal Jakarta Masih Tertinggal

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut transportasi massal kota-kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya masih jauh tertinggal dari negara lain.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan ketertinggalan ini dipicu oleh lemahnya lembaga otoritas yang mengelola transportasi publik. Dirinya menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi oleh pemerintah seperti kejelasan lembaga perencana, pelaksana, pengelola, dan pengoperasi.

"Bagaimana dibanding dengan kota-kota lain? Yang paling baik adalah di New York dan London, mereka ada otoritas, kelembagaannya jelas, pengelolaannya jelas dan bersifat korporasi," paparnya.

Berdasarkan data Bappenas, pangsa angkutan umum di kota-kota besar Indonesia masih sangat rendah. Misalnya, Jakarta hanya memiliki pangsa sebesar 18 persen, Bandung di kisaran 20 persen, dan Surabaya hanya 5 persen. Angka-angka ini jauh tertinggal dari kota Hongkong di 92 persen, Singapura di 61 persen, dan Tokyo sebesar 51 persen.

Lihat juga: Carlo Tewu, Jenderal Cadas yang Kini Berlabuh di Erick Thohir

Rendahnya pangsa angkutan masal ini mengakibatkan tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang memicu kemacetan lalu lintas. Bappenas mencatat kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp65 triliun per tahun.

"Dari pemerintah pusat bagaimana intervensinya? Perannya di mana dalam transportasi (umum)?" tukas Kennedy pada Selasa, (4/2).

Saat ini, untuk daerah Jabodetabek, telah dibentuk badan koordinasi serupa yaitu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun Kennedy menilai keberadaan BPTJ perlu diperkuat sebab, menurutnya, hingga saat ini BPTJ hanya menjadi badan koordinasi.

Sementara itu, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menyebut kemacetan mengakibatkan pemborosan BBM sebesar Rp29,7 triliun per tahun dan kerugian kesehatan sebesar Rp38,5 triliun untuk mengobati penyakit akibat polusi dan stres.

[Gambas:Video CNN]

Senada dengan Bappenas, Ridwan mengatakan bahwa lemahnya instansi pengelola transportasi masal menjadi pemicu rendahnya integrasi angkutan umum yang berujung pada seretnya pangsa angkutan umum.

"Seperti di Uni Eropa transportasi dikelola oleh satu instansi, di sini juga harus bisa begitu," katanya.

Sebagai informasi, badan otoritas yang memiliki wewenang dalam merencanakan, membangun, dan mengoperasikan transportasi massal di beberapa kota besar di antaranya Metropolitan Transportation Authority (MTA) New York yang mengelola transportasi New York; Transportation for London (TFL) di London; dan Syndicat des Transports Parisiens (STP) untuk Paris.

Lihat juga: Bank Dunia Akan Tinjau Dampak Virus Corona pada Ekonomi China

(wel/sfr)