Ekonomi Papua Lesu, Faisal Basri Kritik Pemerataan Era Jokowi

CNN Indonesia | Senin, 10/02/2020 17:13 WIB
Ekonomi Papua Lesu, Faisal Basri Kritik Pemerataan Era Jokowi Faisal Basri menilai pemerataan pembangunan belum terwujud selama lima tahun terakhir. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom senior Faisal Basri menilai realisasi pemerataan pembangunan selama lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh panggang dari api. Sebab, perekonomian masih didominasi di Pulau Jawa.

"Tekad untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata antardaerah sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 jauh dari terwujud," ujar Faisal dalam situs resminya, dikutip Senin (10/2).

Faisal mengungkapkan porsi Jawa dalam 'kue' perekonomian nasional yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) kian meningkat. Hal itu menggambarkan pembangunan ekonomi yang masih Jawasentris.


Dalam RPJMN 2015-2019, peran ekonomi Jawa yang ditargetkan turun dari 58 persen pada 2013 menjadi 55,1 persen, realisasinya justru meningkat menjadi 59 persen pada 2019.

"Sasaran untuk menaikkan porsi Sumatera dari 23,8 persen (2013) menjadi 24,6 persen (2019) kandas, bahkan sebaliknya turun menjadi 21,3 persen. Nasib serupa menimpa Kalimantan (turun dari 9,25 persen menjadi 8,05 persen)," tuturnya.

Penurunan porsi ekonomi juga terjadi kawasan Indonesia Timur. Mengutip data BPS, porsi ekonomi Maluku dan Papua turun dari 2,34 persen menjadi 2,2 persen pada 2019. Angka itu masih jauh di bawah target yang dipatok 2,9 persen dalam RPJMN lima tahun terakhir.

"Kemerosotan porsi Maluku & Papua pada 2019 disebabkan oleh perekonomian Papua yang mengalami kontraksi alias pertumbuhan negatif dua digit, persisnya minus 15,72 persen gara-gara produksi PT Freeport (Indonesia) anjlok ke titik terendah," ujarnya.

Menurut Faisal, penurunan produksi Freeport tak lepas dari tindakan pemerintah mengambil alih kepemilikan saham mayoritas perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu.

"Tak ada kompensasi atau antisipasi sama sekali untuk meredam dampak dari tindakan "heroik" pemerintah yang hanya fokus pada aksi korporasi lewat holding induk BUMN tambang PT Inalum," tuturnya.

Ia mengingatkan untuk mengambil alih saham mayoritas, Inalum perlu berutang US$4 miliar atau setara Rp58 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per dolar AS). Apabila uang tersebut dibagikan ke 3,3 juta penduduk Papua pada 2018, setiap orang akan memperoleh sekitar Rp17,5 juta.

Di Bali dan Nusa Tenggara, porsi ekonominya memang meningkat dari 2,5 persen pada 2013 menjadi 3,1 persen. Namun, kondisi Bali berbanding terbalik dengan NTT dan NTB.

"Rerata pertumbuhan Bali selama 2011-2019 maupun di era pemerintahan Jokowi-JK (2015-2019) lebih tinggi dari pertumbuhan nasional maupun Jawa, sedangkan pertumbuhan Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat, sebaliknya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, pemerintahan Jokowi berhasil mengerek kontribusi Sulawesi terhadap perekonomian nasional. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulawesi selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang terjebak di kisaran 5 persen. Tak ayal, porsi ekonomi Sulawesi meningkat dari 4,8 menjadi 6,3 persen pada 2019 lalu.

Melihat hal itu, Faisal menilai pengelompokkan Kawasan Barat Indoensia (KBI) versus Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak lagi relevan.

Sebab, pembangunan di Sumatera dan Kalimantan yang masuk KBI lebih lambat dibandingkan Jawa. Sementara, kinerja Sulawesi jauh di atas pulau-pulau lain di KTI.

(sfr/agt)