ANALISIS

Cuitan Ahok dari Pertamina dan Upaya Berantas Mafia Migas

Aria Ananda, CNN Indonesia | Kamis, 13/02/2020 16:00 WIB
Cuitan Ahok dari Pertamina dan Upaya Berantas Mafia Migas Langkah Ahok mengumumkan akses informasi pengadaan Pertamina dianggap sebagai sinyal perlawanan terhadap mafia migas. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Cuitan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyorot perhatian publik. Melalui akun resmi twitter-nya, ia mengumumkan terbukanya akses informasi pengadaan Pertamina pada Rabu (12/2) kemarin.

Sebagian publik pun merespons positif atas hal tersebut, beberapa menghubungkannya sebagai langkah perseroan untuk memberantas oknum mafia yang selama ini ada di sektor minyak dan gas (migas) negeri.

Pasalnya, dengan pengumuman tersebut, maka informasi pengadaan minyak mentah (crude), LPG, dan BBM serta status kapal Charter Pertamina terbuka dan dapat diakses oleh publik.


Terlebih, Ahok juga mengimbau kepada publik untuk dapat langsung melaporkan kepada pihaknya apabila terdapat keluhan ataupun penemuan yang janggal di tubuh perseroan pelat merah itu.

"Semakin banyak masyarakat yang melaporkan kepada kami, itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik," ujar Ahok pada November lalu.

Peneliti ICW Firdaus Ilyas menilai cuitan ahok dan kebijakan transparansi yang dibuat Pertamina sebagai langkah awal yang baik bagi perseroan untuk memajukan sektor migas dan juga dalam memberantas oknum mafia.

Pasalnya, transparansi kepada publik sendiri dinilainya merupakan permasalahan di sektor migas yang tak kunjung usai. Dengan minimnya transparansi ini, Firdaus merasa dapat memicu adanya tindakan penyimpangan ataupun korupsi.Ia pun menyayangkan, langkah transparansi tersebut baru dilaksanakan saat ini.

"Ini langkah awal yang bagus, terutama mendeteksi adanya korupsi. Publik jadi tahu kan, nilai impor berapa, berapa penerimaannya, dan beban subsidi negara, serta pemainnya siapa saja. Dari transparansi itu, kira-kira semua bisa mengkalkulasi," ungkap Firdaus saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Kendati demikian, Firdaus menegaskan bahwa langkah tersebut tidaklah cukup untuk dapat memberantas oknum-oknum mafia. Menurutnya, terdapat beberapa langkah-langkah selanjutnya yang mesti diambil oleh Pertamina secara bertahap.

Salah satunya, adalah memperlebar pembukaan akses data kepada masyarakat. Tak hanya dari neraca impor, namun juga dari sisi ekspor dan hulu, informasi data terkait kerja sama proyek yang dilakukan, serta skema keuangan kepada negara yang merupakan hak publik.

"Kan ini hanya di bagian intermediary, atau di down stream-nya. Up stream-nya belum dibuka, seperti produksinya berapa di masing-masing  blok, dijual kemana, harganya berapa, di kilang berapa yang masuk, di olah berapa produknya, berapa yield-nya, siapa rekannya, sehingga publik dapat gambaran penuh," tuturnya.

Firdaus berharap langkah maju berupa transparansi itu tak berhenti dan hanya menjadi pemanis untuk publik. Ia mengingatkan, pihak komisaris ataupun direksi harus tetap kokoh berkomitmen pada rencana transparansi tersebut.

Ia menyebutkan, selanjutnya Pertamina sepatutnya terus membangun jembatan komunikasi kepada publik, dengan memaparkan data-data yang menjadi hak publik.

Sehingga, diharapkan transparansi dapat terbentuk secara menyeluruh, dan akhirnya dapat membebaskan sektor minyak dan gas dari para oknum mafia.

"Jadi langkah ke depan banyak, ini kan langkah awal saja untuk melihat, komitmen pembenahan di industri migas kita. Harapannya tidak berhenti di sini, jangan sampai sudah dibuat, kemudian ada pihak yang kaget, dan akhirnya ditutup lagi informasinya," pungkasnya.

Senada, Pengamat BUMN Toto Pranoto juga menilai positif cuitan Ahok tersebut. Ia merasa pembangunan transparansi merupakan langkah tepat yang diambil oleh Pertamina untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam kemajuan sektor migas.

[Gambas:Video CNN]

"Hal ini bagus karena informasi pengadaan sudah dibuka lebih awal," ucapnya.

Ia pun menyebut cuitan Ahok juga mengindikasikan perbaikan Good Coorporate Governance (GCG) di dalam tubuh perseroan, terutama keterkaitan antara jajaran komisaris dan direksi. Pasalnya, Toto merasa pengumuman transparansi biasanya hanya dilakukan oleh direksi.

"Normalnya pengumuman semacam ini disampaikan oleh direksi, karena masuk domain operasional. Kalau Komut yang umumkan, mungkin penekanan bahwa aspek GCG sudah mulai diperbaiki di Pertamina, dan itu sebagian adalah fungsi pengawasan dari dewan komisaris," ungkapnya.

Akan tetapi, Toto merasa sulit dalam mengukur kecukupan aturan itu dalam pemberantasan mafia migas. Ia merasa perlu ada pembuktian konkret bahwa transparansi tersebut dapat menghasilkan dampak yang berarti, seperti halnya perubahan vendor pasca aturan diimplementasikan.

"Efektif atau tidaknya untuk berantas mafia mungkin sulit mengevaluasinya .Tapi bisa di cek dalam 2-3 bulan ke depan, apakah vendor Pertamina di bidang itu masih sama, atau berubah? Ini mungkin bisa jadi salah satu indikator," tuturnya.

(sfr)