Virus Corona, Wamendag Era SBY Usul Jokowi Beri PNS THR Besar

CNN Indonesia | Jumat, 28/02/2020 06:34 WIB
Virus Corona, Wamendag Era SBY Usul Jokowi Beri PNS THR Besar Wamendag SBY Bayu Krisnamurti minta Jokowi gelontorkan THR PNS besar demi tangkal infeksi virus corona pada ekonomi dalam negeri. (CNNIndonesia.com/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Perdagangan Era Presiden SBY, Bayu Krisnamurthi khawatir virus corona akan 'menginfeksi' daya beli masyarakat. Kalau itu benar terjadi, Indonesia akan berpotensi kehilangan momentum Ramadhan yang biasanya menjadi siklus pendongkrak konsumsi.

Selain itu, ia juga khawatir infeksi corona akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Karenanya, ia menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tambahan berupa injeksi dana tunjangan hari raya (THR).

THR diharapkan semakin memperbesar daya beli. "Kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi karena pengaruh (virus) corona, harga minyak turun, komoditi turun. Butuh stimulan pemerintah mengeluarkan insentif berupa THR," katanya di Jakarta, Kamis (27/2).


Belajar dari kebijakan serupa yang diberikan Kementerian Keuangan, Bayu mengusulkan tahun ini pemerintah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp40 triliun.

Pada 2018, stimulus berbentuk THR dan gaji ke-13 diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) demi menjaga daya beli masyarakat. Kala itu dana yang dikucurkan sebesar Rp35,67 triliun, bagian dari APBN itu diberikan dengan perhitungan gaji pokok masing-masing ASN, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

"Pengalaman 2018 pemerintah melakukan injeksi THR Rp35 triliun dan menyebabkan peningkatan konsumsi dan daya beli. Kalau mau dilihat sama seriusnya harusnya (tahun ini) Rp40 triliun," katanya.

Dia yakin kebijakan tersebut akan efektif mendongkrak ekonomi. Pasalnya, salah satu penggerak ekonomi terbesar saat ini berasal dari  konsumsi yang kontribusinya mencapai sebesar 53 persen hingga 55 persen. Dengan berjalannya roda konsumsi, Bayu menyebut sektor lainnya pun akan ikut terdampak.

Di kesempatan yang sama, mantan wakil menteri perdagangan tersebut juga mengusulkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan Bulog menyerap beras masyarakat saat panen raya beras terjadi pada Februari-Maret.

Agar penyerapan bisa dilakukan, Bayu menyebut pemerintah bisa mengaktifkan program Beras Sejahtera (Rastra) yang berakhir pada Mei tahun lalu. Penyaluran lewat rastra dianggap efektif untuk menyerap gabah Bulog sehingga harga di pasar dapat terjaga.

"Kebijakan lain yang harus diperhatikan adalah menstabilkan harga gabah karena lebaran berdekatan masa panen. Ada indikasi masalah stok Bulog sedang banyak beras sehingga tidak bisa beli banyak," paparnya.

Untuk diketahui, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebut pihaknya masih menyimpan beras impor sebanyak 900 ribu ton. Beras tersebut merupakan sisa impor 1,8 juta ton yang dilakukan pemerintah pada 2017.

[Gambas:Video CNN]
Meski tak menjelaskan kenapa sampai sekarang beras impor tersebut masih tersimpan dan belum diedarkan ke masyarakat, Budi memastikan kualitas beras tersebut masih baik.

"Memang beras impor itu kualitasnya bagus karena mereka (negara luar olah) melalui akses yang benar, artinya melalui dryer, pengeringan sempurna proses penggilingannya juga sempurna," jelasnya. (wel/agt)