ANALISIS

Senjata Tumpul Jokowi Pukul Mundur Virus Corona di Pariwisata

Ulfa Arieza, CNN Indonesia | Rabu, 04/03/2020 09:53 WIB
Insentif dari Jokowi untuk meredam dampak virus corona ke sektor pariwisata dinilai tak ampuh karena masyarakat enggan pergi. Insentif pemerintah untuk meredam dampak virus corona ke sektor pariwisata dinilai tak ampuh menyelamatkan ekonomi. (Dok. Kementerian Pariwisata).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pariwisata menjadi salah satu sektor yang tertekan hebat oleh penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Pasalnya, penyebaran virus tersebut membuat masyarakat enggan melancong.

Jangankan ke luar negeri, pelesiran ke destinasi wisata dalam negeri saja, masyarakat berpikir dua kali. Paling tidak, gejala tersebut bisa terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Beberapa waktu lalu, lembaga tersebut menyatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia turun 7,62 persen pada Januari 2020. Jumlah kunjungan wisman hanya sebesar 1,27 juta pada Januari 2020, lebih rendah dari Desember 2019 sebesar 1,37 juta kunjungan.


Namun, sedikit lebih tinggi dari Januari 2019 sebanyak 1,2 juta kunjungan. Kunjungan wisman berkurang dari sejumlah negara, seperti Singapura, Malaysia, Jepang, hingga Australia.

Supaya masalah tersebut tak berlangsung lama, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif. Pemerintah merancang strategi memaksimalkan potensi wisatawan domestik lewat diskon tiket pesawat sebesar 30 persen ke 10 destinasi yang telah ditentukan.

Destinasi wisata tersebut meliput Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, Danau Toba, dan Bintan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan menggelontorkan insentif sebesar Rp443,39 miliar untuk diskon tiket pesawat wisatawan domestik.

"Untuk wisatawan domestik, akan diberikan insentif dalam bentuk diskon 30 persen harga tiket untuk 25 persen jumlah kursi per pesawat," ujarnya belum lama ini.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai jurus pemerintah tersebut kurang ampuh. Pasalnya, secara psikologis masyarakat cenderung mengurungkan diri untuk berpergian untuk mengantisipasi penularan virus corona.

Apalagi, dua Warga Negara Indonesia (WNI) sudah dinyatakan pemerintah positif terinfeksi virus corona.

"Menurut saya kurang efektif, karena dalam situasi ini justru orang banyak menghindari traveling. Banyak yang mengkhawatirkan sisi kesehatan daripada berburu tiket murah," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Meski minat jalan-jalan masyarakat turun, Bhima menuturkan bukan berarti pemerintah tak memiliki cara lain menjaga kinerja sektor pariwisata. Ia bilang, jika dari sisi permintaan (demand) lesu, maka sebisa mungkin pemerintah menjaga faktor suplai (supply) alias pelaku usaha sendiri.

Insentif yang diberikan, lanjutnya, hendaknya fokus untuk mengurangi beban biaya operasional pelaku usaha sektor pariwisata agar tak jatuh lebih dalam. Menurutnya, pemerintah dapat memberikan pelonggaran fiskal dengan menangguhkan pembayaran pajak daerah maupun Pajak Penghasilan (PPh) Badan bagi kota-kota yang menjadi destinasi wisata.

Masih dalam bentuk pelonggaran pajak, ia menilai pemerintah dapat memberikan diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pelaku usaha yang terkena dampak negatif virus corona.

"Setidaknya dari sisi suplai, pengusaha hotel dan wisata beban biaya produksi bisa dibantu pemerintah sembari menunggu recovery (pemulihan). Jadi insentif model seperti ini yang lebih konkrit," paparnya.

Sedangkan dari sisi moneter, ia menuturkan Bank Indonesia (BI) perlu kembali memangkas suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7-DRRR) sebesar 50 basis poin (bps). Dengan demikian, secara total bank sentral perlu menurunkan suku bunga acuan 75 bps, setelah kemarin memangkas 25 bps ke level 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari. Menurutnya, BI masih memiliki ruang menurunkan suku bunga acuan lantaran telah mengerek hingga 175 bps pada 2018 lalu.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi biaya bunga pinjaman lebih rendah, sehingga meringankan pelaku usaha kalau mau melakukan refinancing utang. Kalau bisa kuartal I 2020 bunga acuan diturunkan secara total 75 bps," katanya.

Dari sektor riil, ia mengusulkan pemerintah meringankan beban biaya listrik pada sektor perhotelan dan restaurant, khususnya di kawasan destinasi wisata. Sebab, komponen listrik menjadi salah satu penyumbang biaya produksi terbesar.

Harapannya, insentif tersebut dapat mengurangi beban biaya pelaku usaha sektor pariwisata. Dengan demikian, mereka dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Alternatif ini juga diharapkan dapat menjawab keluhan agen perjalanan yang telah mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika dampak negatif ini tak segera teratasi.

"Insentif tersebut segera mungkin dapat diimplementasikan, justru momentumnya jangan lewat supaya tidak sampai ada PHK, karena saya melihat beberapa stimulus sebelumnya tidak banyak bantu," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menyatakan insentif diskon harga tiket pesawat hanya menyentuh permukaan permasalahan. Padahal yang diharapkan pelaku usaha adalah kebijakan yang meringankan beban mereka. Jika kondisi ini berlarut-larut, dia khawatir beban biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa kantor, bunga bank, tarif telepon dan beban lainnya akan mematikan pelaku bisnis pariwisata.

Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah menuturkan insentif dalam bentuk apapun yang diberikan pemerintah tak akan mempan menggenjot kedatangan wisatawan. Sebab, baik wisatawan mancanegara maupun domestik masih dibayangi penyebaran virus corona.

Tak heran, jika sektor yang mendatangkan devisa tersebut loyo akibat gempuran virus corona.

"Jadi adalah sesuatu yang sangat wajar di tengah kondisi seperti ini, kalau dunia pariwisata akan lesu. Itu tidak bisa dihindari," katanya.

Ia melanjutkan, keputusan PHK menjadi tak terelakkan sebagai konsekuensi dari turunnya performa sektor pariwisata. Karenanya, ia meminta pemerintah juga memikirkan persiapan penyerapan korban PHK jika skenario terburuk itu terjadi.

"Artinya, menolong perekonomian tidak terpaku pada satu sektor," tuturnya,

Menurutnya, sektor yang dapat dimaksimalkan pada kondisi ini adalah sektor manufaktur. Alasannya, pemerintah harus meningkatkan produksi karena tak semua negara dapat mensuplai kebutuhan seperti keadaan sebelum merebaknya virus corona. Dengan memaksimalkan sektor manufaktur, diharapkan dapat menggantikan lapangan kerja yang berkurang dari sektor pariwisata.

"Tinggal bagaimana melakukan respons tanggap kondisi itu dengan menyediakan penyalurannya kalau mereka berhenti di satu sektor," ujarnya.

Ia juga mewanti-wanti pemerintah agar kucuran insentif dalam mengatasi virus corona tak membebani fiskal. Pemerintah, katanya, harus memprioritaskan 'suplemen' bagi masyarakat yang daya belinya ikut tergerus akibat virus corona.

Dengan berbagai tekanan pada sektor pariwisata, baik Bhima maupun Pieter memprediksi kunjungan wisman tahun ini akan turun. Bahkan, Bhima meramal pertumbuhan kunjungan wisman bakal minus 5 persen-6 persen dibandingkan tahun lalu. Kunjungan wisman diproyeksi negatif lantaran pertumbuhan kunjungan sepanjang 2019 juga cenderung tipis.

BPS mencatat jumlah kedatangan wisman sebanyak 16,11 juta kunjungan di 2019, atau naik tipis 1,88 persen dibandingkan periode yang sama di 2018 sebesar 15,81 juta kunjungan.

"Itu terjadi kalau virus corona masih muncul pada waktu peak season yaitu pada November-Desember," katanya.

(agt)