BPH Migas Dukung SP2J Kelola Jargas di Palembang

BPH Migas, CNN Indonesia | Jumat, 13/03/2020 21:38 WIB
BPH Migas menyampaikan dukungan langsung kepada BUMD PT SP2J untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. BPH Migas menyampaikan dukungan langsung kepada BUMD PT SP2J untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. (Foto: BPH Migas)
Jakarta, CNN Indonesia -- BPH Migas menyampaikan dukungan langsung kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Palembang PT Sarana Pembangan Palembang Jaya (SP2J) untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Dukungan tersebut dibuktikan dengan kunjungan dinas Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa beserta tim dengan didampingi Kasie Pengawasan Usaha Gas Bumi Taufiqurrohman, yang diterima oleh DireksiPT SP2J, Direktur Operasional Anthoni Rais dan Direktur Keuangan Sumirin.

"BPH Migas mendukung penuh PT SP2J sebagai BUMD untuk berperan serta dalam mewujudkan terjaminnya ketahanan energi nasional, dan mempercepat terwujudnya diversifikasi energi, serta mendorong terwujudnya penyediaan energi secara mandiri di Kota Palembang," kata Fanshurullah.



Menurut Fanshurullah, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Terlebih, PT SP2J telah berpengalaman sebagai pengelola jaringan gas rumah tangga.

Fanshurullah lantas menyatakan harapan agar PT SP2J dapat menjadi tuan rumah dalam pengelolaan jaringan gas rumah tangga di provinsi yang dijuluki sebagai Lumbung Energi Nasional tersebut.

"PT SP2J dapat jadi percontohan BUMD yang dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil yang baik dan profesional," ujar Fanshurullah menambahkan.

Saat ini, BUMD dipastikan telah mendapat ruang untuk berkontribusi dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil melalui pembangunan jaringan gas rumah tangga dengan pola investasi, serta tidak menggunakan dana APBN.

(asa)