Jokowi Beri Penerima Kartu Prakerja 'Uang Jalan' Rp500 Ribu
CNN Indonesia
Jumat, 20 Mar 2020 13:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan memberikan insentif uang saku senilai Rp500 ribu secara bertahap kepada peserta program Kartu Prakerja. Selain itu, peserta juga akan mendapat 'bonus' sebesar Rp150 ribu per peserta usai pelatihan dengan cara mengisi survei program.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto menjelaskan pemberian uang saku Rp500 ribu dimaksudkan sebagai biaya pengganti transportasi kepada peserta selama pelaksanaan pelatihan yang berdurasi sekitar satu sampai tiga bulan. Sebab, dalam mekanismenya, peserta perlu mengikuti kelas secara tatap muka di lembaga pelatihan.
"Ini akan diberikan dalam tiga tahap. Saat selesai pelatihan, akan diberikan survei, begitu survei dikembalikan, mereka akan mendapatkan lagi Rp150 ribu," ujar Airlangga, Jumat (20/3).
Airlangga mengatakan pengisian survei merupakan tahapan penting agar pemerintah bisa mendapat imbal balik evaluasi program dari peserta. Dengan begitu, kekurangan yang mungkin terjadi selama pelatihan bisa diperbaiki di masa mendatang.
Selain mendapat insentif uang saku, peserta juga akan mendapat aliran biaya pelatihan yang dibayarkan langsung oleh pemerintah ke para lembaga pelatihan. Biaya ini sejatinya berbeda-beda bagi masing-masing pekerja karena menyesuaikan jenis pelatihan yang diambil.
Namun, secara rata-rata, pemerintah memberikan alokasi biaya pelatihan berkisar Rp3 juta sampai Rp7 juta bagi masing-masing peserta. Biaya tersebut digunakan untuk administrasi hingga praktik keterampilan yang diselenggarakan saat pelatihan.
"Secara total pemerintah menyediakan dana Rp10 triliun untuk kapasitas pelatihan 2 juta peserta," ungkapnya.
Pada tahap uji coba, pemerintah akan menyelenggarakan Kartu Prakerja di Kepulauan Riau, Bali, Surabaya, dan Manado. Setelah itu, program akan disebar ke kota-kota lain, misalnya Jakarta dan Bandung.
Untuk menjadi peserta Kartu Prakerja, masyarakat bisa mengakses situs resmi www.prakerja.go.id. Lalu, mendaftar di sana mulai April 2020. Kemudian, memilih kelas pelatihan yang ingin diikuti.
Perlu diingat, masyarakat yang bisa menjadi peserta program, yaitu lulusan sekolah SMK/SMA dengan usai 18 tahun ke atas yang sudah tidak terikat kewajiban pendidikan. Program ini bisa juga diikuti oleh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan para pekerja yang ingin alih profesi.
Pemerintah sejatinya belum mengumumkan apa saja kelas pelatihan yang akan dibuka lebih dulu pada masa uji coba. Namun, beberapa pelatihan yang akan ada, yaitu pembuat kopi, jahit, bahasa asing, hingga coding.
Pelatihan akan diberikan dalam dua jenis, baik secara tatap muka (offline) maupun dalam jaringan (online). Selain itu, ada juga pilihan program pelatihan 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan yang tepat untuk pencari kerja.
"Tentu karena situasi penyebaran Covid-19, kami mendorong untuk dilangsungkan secara online terlebih dahulu. Tapi nanti pelatihan secara offline tersedia di beberapa daerah," tuturnya.
Menurut Airlangga, kelas offline nantinya hanya bisa diikuti oleh 20 peserta per sesi. Tujuannya, agar jumlah peserta tidak menumpuk.
"Untuk menghindari penumpukkan, pendaftaran akan dibuka seminggu sekali," imbuhnya.
Pemerintah dan pelaksana proyek (Project Manager Officer/PMO) akan menyeleksi lembaga pelatihan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Penyedia pelatihan dalam program berupa lembaga pelatihan swasta, lembaga pelatihan pemerintah, training center industri, universitas, dan institusi pendidikan vokasi.
[Gambas:Video CNN]
Program pelatihan hanya bisa diikuti peserta sebanyak satu kali. Artinya, usai mengikuti pelatihan, peserta tidak bisa mendaftar lagi untuk pelatihan yang lain karena pemerintah ingin lebih dulu memberikan kesempatan ke peserta lain.
"Karena itu diharapkan agar masyarakat bisa cermat dalam memilih," ucapnya.
Dalam tahap awal, pemerintah setidaknya sudah menggandeng 11 mitra kerja sama, yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolah.mu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Kemudian, mitra di bidang pembayaran, yakni BNI, OVO, dan LinkAja.
(uli/sfr)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto menjelaskan pemberian uang saku Rp500 ribu dimaksudkan sebagai biaya pengganti transportasi kepada peserta selama pelaksanaan pelatihan yang berdurasi sekitar satu sampai tiga bulan. Sebab, dalam mekanismenya, peserta perlu mengikuti kelas secara tatap muka di lembaga pelatihan.
"Ini akan diberikan dalam tiga tahap. Saat selesai pelatihan, akan diberikan survei, begitu survei dikembalikan, mereka akan mendapatkan lagi Rp150 ribu," ujar Airlangga, Jumat (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara total pemerintah menyediakan dana Rp10 triliun untuk kapasitas pelatihan 2 juta peserta," ungkapnya.
Pada tahap uji coba, pemerintah akan menyelenggarakan Kartu Prakerja di Kepulauan Riau, Bali, Surabaya, dan Manado. Setelah itu, program akan disebar ke kota-kota lain, misalnya Jakarta dan Bandung.
Lihat juga:'Bom Waktu' PHK Karena Letusan Virus Corona |
Perlu diingat, masyarakat yang bisa menjadi peserta program, yaitu lulusan sekolah SMK/SMA dengan usai 18 tahun ke atas yang sudah tidak terikat kewajiban pendidikan. Program ini bisa juga diikuti oleh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan para pekerja yang ingin alih profesi.
Pemerintah sejatinya belum mengumumkan apa saja kelas pelatihan yang akan dibuka lebih dulu pada masa uji coba. Namun, beberapa pelatihan yang akan ada, yaitu pembuat kopi, jahit, bahasa asing, hingga coding.
Pelatihan akan diberikan dalam dua jenis, baik secara tatap muka (offline) maupun dalam jaringan (online). Selain itu, ada juga pilihan program pelatihan 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan yang tepat untuk pencari kerja.
Menurut Airlangga, kelas offline nantinya hanya bisa diikuti oleh 20 peserta per sesi. Tujuannya, agar jumlah peserta tidak menumpuk.
"Untuk menghindari penumpukkan, pendaftaran akan dibuka seminggu sekali," imbuhnya.
Pemerintah dan pelaksana proyek (Project Manager Officer/PMO) akan menyeleksi lembaga pelatihan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Penyedia pelatihan dalam program berupa lembaga pelatihan swasta, lembaga pelatihan pemerintah, training center industri, universitas, dan institusi pendidikan vokasi.
[Gambas:Video CNN]
Program pelatihan hanya bisa diikuti peserta sebanyak satu kali. Artinya, usai mengikuti pelatihan, peserta tidak bisa mendaftar lagi untuk pelatihan yang lain karena pemerintah ingin lebih dulu memberikan kesempatan ke peserta lain.
"Karena itu diharapkan agar masyarakat bisa cermat dalam memilih," ucapnya.
Dalam tahap awal, pemerintah setidaknya sudah menggandeng 11 mitra kerja sama, yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolah.mu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Kemudian, mitra di bidang pembayaran, yakni BNI, OVO, dan LinkAja.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK