Menteri Basuki Realokasi Anggaran PUPR Rp36 T Tangani Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian PUPR merealokasi anggaran dan refocusing hingga Rp36,19 triliun untuk keperluan penanganan penyebaran virus corona atau covid-19. Jumlah anggaran yang direalokasi dan refocusing mencapai 30,15 persen dari total pagu kementerian mencapai Rp120 triliun di APBN 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan secara umum realokasi dan refocusing diberikan untuk berbagai kebutuhan. Pertama, kebutuhan penanganan corona sebesar Rp24,53 triliun.

"Anggaran ini dikembalikan ke Kementerian Keuangan untuk direalokasikan kepada program bantuan sosial dan kegiatan lain yang berhubungan dengan covid-19," ungkapnya, Senin (13/4).

Ia mengatakan anggaran ini didapat dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket rapat sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada tahun ini. Kemudian, juga berasal dari pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang, seperti bendungan dan paket kegiatan tahun jamak.

Lihat juga: Basuki Beri Upah Rp225 Juta per Lokasi Irigasi Padat Karya

Kemudian, hasil perubahan proyek paket single year menjadi multiyears, termasuk paket kontraktual dengan nilai kurang dari Rp100 miliar. Lalu, dari hasil optimalisasi kegiatan nonfisik yang bisa ditunda atau dihemat, seperti Feasibility Study (FS) proyek.

Kendati begitu, ia menggarisbawahi bahwa realokasi dan refocusing tidak mengurangi alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping, dan Badan Layanan Umum (BLU)/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Anggaran beberapa program prioritas juga tidak dipangkas, misalnya untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), PON XX, Asrama Papua, dan World Cup U-20 2021.

Kedua, kebutuhan dana program Padat Karya Tunai senilai Rp10,22 triliun. Program ini ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di desa. "Program ini juga untuk mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Lihat juga: PHK dan Pekerja yang Dirumahkan Tembus 2,8 Juta Karena Corona

Lebih lanjut Basuki mengatakan Padat Karya Tunai juga akan ditujukan untuk Tenaga Negara Indonesia (TKI) yang baru pulang dari luar negeri. Dengan demikian, mereka tetap memiliki penghasilan di dalam negeri.

Ketiga, sambung ida, kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan sebesar Rp1,66 triliun. Di antaranya akan diberikan untuk pembangunan fasilitas karantina di Pulau Galang di Kota Batam, Kepulauan Riau sebesar Rp400 miliar, renovasi dan rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sekitar Rp160 miliar.

"Anggaran ini juga untuk membeli alat-alat pendukung," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/bir)