Jakarta, CNN Indonesia -- PT
PLN (Persero) menyatakan konsumsi
listrik rumah tangga meningkat sejalan dengan banyaknya masyarakat yang menerapkan sistem bekerja dari rumah (
work from home/WFH). Sistem WFH merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah terkait social distancing di tengah pandemi
virus corona.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan pihaknya masih terus mengumpulkan data terkait konsumsi listrik di perumahan saat ini. Ia mengaku belum bisa merinci terkait berapa tepatnya kenaikan konsumsi listrik rumah tangga.
"Saat ini banyak bekerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Kami melihat bahwa konsumsi listrik untuk perumahan meningkat," ucap Zulkifli dalam video conference, Jumat (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, konsumsi listrik di industri, hotel dan pusat perbelanjaan turun karena beberapa manajemen memutuskan menutup operasionalnya sementara waktu di tengah pandemi covid-19. Namun, Zulkifli mengaku masih menghitung detail terkait penurunan konsumsi listrik di industri.
"Kami belum sampaikan angka dulu. Tapi yang pasti konsumsi listrik di rumah jelas naik, tapi di industri, mal, hotel itu terjadi penurunan konsumsi," jelas Zulkifli.
Diketahui, pemerintah terus mengimbau warga untuk tetap diam di rumah demi meminimalisir risiko penularan virus corona. Maklum, penularan wabah itu semakin meluas di Indonesia.
Jumlah pasien positif yang terinfeksi virus corona terus bertambah menjadi 1.790 kasus per Kamis (2/4). Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 170 jiwa, dan angka yang sembuh 112 orang.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta pemerintah daerah lebih tegas melarang warga mudik ke kampung halaman. Langkah tegas diperlukan untuk mengurangi penularan virus corona di dalam negeri.
Demi mengurangi jumlah pemudik, pemerintah kini sedang mengkaji bantuan sosial (bansos) khusus bagi warga DKI Jakarta yang tak pulang ke kampung halaman.
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi terkait skema bantuan sosial tersebut dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
"Kami kaji agar ada program khusus bagi daerah-daerah, seperti DKI Jakarta yang intinya untuk mengurangi lonjakan arus pemudik dari DKI ke daerah lain," pungkas Juliari.
[Gambas:Video CNN] (aud/bir)