DPR Pertanyakan Uang Rp405 T Jokowi untuk Virus Corona

CNN Indonesia
Senin, 06 Apr 2020 19:13 WIB
DPR memandang Jokowi perlu menjelaskan secara utuh dana Rp405 triliun yang ia gunakan untuk corona supaya masyarakat jelas.
Ilustrasi. DPR mempertanyakan sumber dana Rp405 triliun yang digunakan Jokowi untuk mengatasi dan menangani dampak virus corona. (CNNIndonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan sumber tambahan alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun yang akan digelontorkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menangani virus corona.

Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan sumber dana harus diperjelas. Kejelasan diperlukan agar publik bisa mendapatkan gambaran secara utuh.

Misalnya, jika menggunakan dana abadi, maka berapa pemerintah akan mengambil simpanan uang tersebut untuk penanganan virus corona.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perlu diberikan gambaran berapa nilai maksimalnya. Kemudian jika utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 perlu diperjelas juga," ungkap Dolfie melalui video conference, Senin (6/4).

Selain itu mempertanyakan asal uang, agar virus corona tak membebani kondisi keuangan negara, ia juga mengusulkan agar pemerintah merestrukturisasi kewajiban utang mereka yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Upaya tersebut diharapkan bisa mengurangi beban dalam pembiayaan utang seiring dengan meningkatnya belanja pemerintah untuk menanggulangi virus corona.

"Apakah bisa direstrukturisasi, entah ditunda dulu. Jadi mengurangi beban di pembiayaan utang," terang dia.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu menyamakan persepsi terkait sumber dana yang dibutuhkan untuk meredam dampak virus corona di dalam negeri.


"Perlu samakan pendapat, kalau saya bilang jangan ganggu cadangan devisa tapi harus cetak uang baru. Intinya harus sama persepsinya," ujar Misbakhun.

Ia mengakui, jika kebijakan tersebut dibuat nantinya, inflasi akan melonjak. Namun, Misbakhun menyatakan hal itu lebih baik ketimbang mengorbankan cadangan devisa yang jumlahnya semakin turun beberapa waktu terakhir.

"BI cetak uang baru dampaknya ke capital outflow dan inflasi. Kalau inflasi 15 persen itu tetap lebih baik," imbuhnya.

Diketahui, BI mencatat posisi cadangan devisa RI sebesar US$130,4 miliar hingga akhir Februari 2020. Angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya, yakni US$131,7 miliar.

Direktur Eksekutif BI Onny Widjanarko menyebut posisi cadangan devisa Februari 2020 tetap tinggi, meski sedikit lebih rendah dari akhir Januari 2020.

"Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata Onny.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja menambah alokasi ratusan triliun dalam APBN 2020 demi mengurangi dampak virus corona di dalam negeri.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

[Gambas:Video CNN]

(aud/agt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER