RI Bisa Dapat Utang Rp112 T dari Bank Dunia Cs Lawan Corona
CNN Indonesia
Rabu, 08 Apr 2020 15:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menyatakan pemerintah berpotensi mendapatkan utang dari lembaga internasional sebesar US$7 miliar atau setara Rp112 triliun (kurs Rp16 ribu per dolar AS). Dana itu akan menjadi sumber tambahan alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan virus corona di dalam negeri.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjabarkan lembaga internasional yang berpotensi memberikan utang tersebut adalah Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Namun, ia tak merinci berapa nilai utang yang diberikan oleh masing-masing lembaga.
"Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan sudah sampaikan akan memaksimalkan sumber dana yang dimiliki pemerintah. Dalam investor teleconference, ada juga dari AIIB, ADB, dan Bank Dunia itu direncanakan bisa US$7 miliar. Itu sumber yang bisa dimaksimalkan," ungkap Perry dalam video conference, Rabu (8/4).
Selain itu, lanjut Perry, pemerintah juga akan menggunakan dana dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan dana abadi untuk menambah alokasi belanja dalam APBN 2020. Bila masih kurang, maka pemerintah dapat merilis surat utang yang nantinya dibeli oleh BI di pasar perdana.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
"Tapi itu dengan catatan kalau pasar tidak mampu menyerap. BI dibolehkan dalam perppu membeli di pasar perdana, kami akan perhitungkan dampaknya ke inflasi, kami akan hitung agar dampaknya bisa terukur," ujar Perry.
Ia bilang dalam kondisi normal BI memang tak diizinkan untuk memberikan pembiayaan kepada negara. Dengan demikian, sejauh ini BI hanya bisa membeli surat utang pemerintah lewat pasar sekunder.
Namun, BI bisa membeli surat utang pemerintah di pasar perdana jika situasi yang terjadi semakin parah dan negara membutuhkan dana lebih untuk menangani virus corona.
[Gambas:Video CNN]
"Kalau kondisi normal tidak bisa lakukan pembiayaan defisit, tapi karena kondisi abnormal maka dimungkinkan. Tapi sekali lagi ini dengan catatan sumber pembiayaan lain tidak bisa dilakukan," tegas Perry.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menanggulangi virus corona. Dana itu akan digunakan untuk insentif di sektor kesehatan sebesar Rp75 triliun dan memperkuat jaring pengaman sosial (social safety net) sebesar Rp110 triliun.
Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp70,1 triliun. Lalu, biaya untuk pemulihan ekonomi nasional, restrukturisasi perbankan, dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp150 triliun.
(aud/sfr)
Gubernur BI Perry Warjiyo menjabarkan lembaga internasional yang berpotensi memberikan utang tersebut adalah Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Namun, ia tak merinci berapa nilai utang yang diberikan oleh masing-masing lembaga.
"Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan sudah sampaikan akan memaksimalkan sumber dana yang dimiliki pemerintah. Dalam investor teleconference, ada juga dari AIIB, ADB, dan Bank Dunia itu direncanakan bisa US$7 miliar. Itu sumber yang bisa dimaksimalkan," ungkap Perry dalam video conference, Rabu (8/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia bilang dalam kondisi normal BI memang tak diizinkan untuk memberikan pembiayaan kepada negara. Dengan demikian, sejauh ini BI hanya bisa membeli surat utang pemerintah lewat pasar sekunder.
Namun, BI bisa membeli surat utang pemerintah di pasar perdana jika situasi yang terjadi semakin parah dan negara membutuhkan dana lebih untuk menangani virus corona.
[Gambas:Video CNN]
"Kalau kondisi normal tidak bisa lakukan pembiayaan defisit, tapi karena kondisi abnormal maka dimungkinkan. Tapi sekali lagi ini dengan catatan sumber pembiayaan lain tidak bisa dilakukan," tegas Perry.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menanggulangi virus corona. Dana itu akan digunakan untuk insentif di sektor kesehatan sebesar Rp75 triliun dan memperkuat jaring pengaman sosial (social safety net) sebesar Rp110 triliun.
Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp70,1 triliun. Lalu, biaya untuk pemulihan ekonomi nasional, restrukturisasi perbankan, dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp150 triliun.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK