Bamsoet Waspadai Pemangkasan Anggaran Kementan ke Stok Pangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua MPR Bambang Soesatyo mengisyaratkan pembelaan terhadap Kementerian Pertanian yang angggarannya dipangkas. Ia khawatir pemangkasan anggaran berdampak pada ketersediaan bahan pangan di masyarakat, khususnya di masa bencana nasional penyebaran virus corona atau covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dalam perubahan tersebut, anggaran Kementan dipangkas sekitar Rp3,61 triliun dari Rp21,05 triliun menjadi Rp17,44 triliun.

Bamsoet, panggilan akrabnya, menilai pemangkasan anggaran Kementan perlu dilakukan dengan hati-hati karena ada risiko krisis pangan akibat pandemi corona. Bahkan, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan risiko tersebut karena rantai pasokan dan tenaga kerja terganggu selama pandemi corona.

"FAO mengingatkan berbagai negara dunia bahwa pandemi covid-19 bisa menyebabkan krisis pangan dunia, baik dalam ketersediaan maupun harga yang melonjak tajam," ungkap Bamsoet seperti dikutip dari Antara, Senin (13/4).

Lihat juga: Jokowi Soroti Peringatan FAO soal Risiko Krisis Pangan

Lebih lanjut ia mengatakan FAO mengestimasi krisis pangan mungkin terasa pada Mei dan Juni 2020 bila masing-masing negara tidak mengantisipasi. Krisis diperkirakan terjadi sampai dua hingga tiga tahun mendatang.

Oleh karenanya, ia menilai pemerintah perlu menjamin ada kecukupan anggaran di Kementan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan. Ia mengingatkan jangan sampai Indonesia lepas dari krisis kesehatan akibat pandemi corona lalu masuk ke krisis pangan.

Bamsoet juga menggarisbawahi pentingnya antisipasi pemenuhan ketersediaan bahan pangan karena Indonesia selama ini memiliki ketergantungan impor yang tinggi. Padahal, sejumlah negara eksportir bahan pangan ke Tanah Air mulai mengurangi perdagangan komoditas pangan ke negara-negara lain.

Menurut catatannya, setidaknya hal ini sudah dilakukan oleh Vietnam dan Thailand, selaku eksportir beras di Asia Tenggara. Begitu juga dengan Rusia selaku pengekspor gandum.

Lihat juga: Pemerintah Pastikan Stok Pangan Cukup Hingga Agustus

"Terlalu berisiko bagi bangsa dengan penduduk sekitar 267 juta jiwa jika hanya mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya. Pandemi covid-19 menjadi tantangan Kementan untuk menata kembali target kinerjanya mewujudkan kedaulatan pangan," jelasnya.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan seharusnya kebijakan pemangkasan, realokasi, dan refocusing anggaran tidak mengganggu pemenuhan ketersediaan bahan pangan. Sebab, tidak diberlakukan dalam program prioritas kementerian/lembaga, termasuk di Kementan.

Kebijakan pemangkasan, realokasi, dan refocusing sejatinya menyasar pos pengeluaran yang tidak prioritas dan tidak digunakan di masa penyebaran pandemi corona seperti saat ini. Misalnya, perjalanan dinas, rapat, hingga belanja barang.

Lihat juga: Kemenhub Tegaskan Ojol Cuma Boleh Angkut Barang

"Penghematan anggaran ditujukan pada semua kementerian/lembaga. Tapi tidak diarahkan untuk program prioritas," ujar Askolani kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut, Askolani mengatakan bila Kementan tiba-tiba membutuhkan anggaran tambahan dalam kebijakan pemenuhan ketersediaan bahan pangan, maka bisa melakukan penyesuaian anggaran kembali. Hal ini tinggal dikomunikasikan kepada Kementerian Keuangan.

"Kalau ada program yang mendesak dimungkinkan untuk mengusulkan terpisah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/bir)