Jokowi Larang Mudik, KAI Kaji Operasional Kereta Keluar DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Humas PT KAI (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta Eva Chairunisa mengaku akan mengkaji operasional layanan kereta yang keluar dan masuk DKI Jakarta, menyusul larangan mudik yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait larangan mudik yang baru disampaikan oleh Bapak Presiden akan dibahas dulu, seperti apa skenario implementasinya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

KAI, sambung dia, telah memangkas operasional kereta keluar Jakarta. Sejak 10 April lalu atau ketika penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta, KAI hanya mengoperasikan empat rangkaian kereta api ke luar Jakarta.

Masing-masing kereta tersebut, yaitu tiga rangkaian dari Stasiun Gambir, dengan jurusan Surabaya, Cirebon, Bandung dan Cirebon. Sisanya, satu rangkaian, dari Stasiun Pasar Senen untuk jurusan Pasar Turi, Surabaya.

Lihat juga: Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik Mulai 1 April 2020

Sebelum PSBB Jakarta diberlakukan, normalnya operasional rangkaian kereta berjumlah 67 ke berbagai rute, dengan tambahan empat rangkaian setiap akhir pekan.

Eva mengungkapkan pengurangan operasional kereta api sudah dilakukan sejak 23 Maret lalu. Hingga 30 April atau tahap pertama pengurangan, jumlahnya berkurang menjadi 21 perjalanan.

Jumlahnya sempat ditambah pada 1 April lalu, menjadi 44 perjalanan. Namun, terakhir per 10 April atau sejak PSBB Jakarta menjadi empat rangkaian kereta yang beroperasi.

Selain mengurangi perjalanan, Eva juga bilang pihaknya sudah menerapkan protokol pencegahan penularan covid-19 di antara penumpang yang berada di kereta dengan pembatasan jumlah penumpang untuk menjaga jarak aman.

Lihat juga: Harga BBM Nonsubsidi Diprediksi Turun Bulan Depan

"Satu area kursi yg sebelumnya dapat digunakan untuk dua penumpang, saat ini hanya digunakan satu orang penumpang. Kemudian, jumlah penumpang juga jauh menurun," terang dia.

Presiden Jokowi baru saja memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 guna memutus rantai penyebaran virus corona (covid-19).

Keputusan diambil usai pemerintah melakukan sejumlah kajian dan survei kepada warga terkait respons warga untuk tidak mudik. Hasilnya, dituturkan Jokowi, sebanyak 68 persen warga bersedia untuk tidak mudik. Sementara, 24 bersikeras untuk mudik. Sedangkan sisanya, 4 persen sudah mudik.

Lihat juga: Jokowi Curiga Ada yang Mainkan Harga Bahan Pokok

Larangan mudik sebelumnya juga sudah diputuskan bagi para pekerja di institusi pemerintahan, yakni aparatur sipil negara (ASN), seperti PNS, TNI, dan Polri.

"Hari ini saya ingin sampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Selasa (21/4).

[Gambas:Video CNN]

(thr/bir)