Corona, Tak Ada Kegiatan Ibu Kota Negara Baru Selama 2020
CNN Indonesia
Selasa, 21 Apr 2020 18:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada kegiatan terkait ibu kota negara (IKN) baru pada tahun ini selama pandemi virus corona.
Menurut Basuki, Kementerian PUPR tidak mengalokasikan anggaran kegiatan terkait ibu kota negara baru pada tahun ini karena belum ada payung hukum dan undang-undang.
"Terkait IKN, saya kira bapak ibu sekalian yang menyetujui anggaran PUPR tahun 2020, tidak ada satu pun kegiatan terkait IKN di tahun ini," ujar Basuki dalam rapat kerja daring bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (21/4).
Terkait perangkat lunak atau software mengenai ibu kota negara baru yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Basuki menjelaskan hal tersebut hanya sekadar mempersiapkan berbagai gagasan dan bukan desain ibu kota.
"Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya," kata Basuki dikutip dari Antara.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim sejumlah investor termasuk Uni Emirat Arab melihat pembangunan ibu kota baru sebagai peluang investasi.
Kendati menyambut baik penawaran investasi dari UEA, Luhut menyebut pemerintah masih fokus dalam penanganan virus corona sehingga belum melakukan evaluasi kelanjutan pembangunan ibu kota negara baru.
Luhut juga menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum melakukan evaluasi lanjutan.
[Gambas:Video CNN]
Sebagai informasi, pada Agustus tahun lalu, Jokowi mengumumkan Kabupaten Kutai dan Penajam Paser Utara sebagai calon lokasi ibu kota negara yang baru.
Setelah itu pemerintah menyiapkan rancangan regulasi pemindahan ibu kota, pengadaan lahan, serta badan otorita.
(nva/sfr)
Menurut Basuki, Kementerian PUPR tidak mengalokasikan anggaran kegiatan terkait ibu kota negara baru pada tahun ini karena belum ada payung hukum dan undang-undang.
"Terkait IKN, saya kira bapak ibu sekalian yang menyetujui anggaran PUPR tahun 2020, tidak ada satu pun kegiatan terkait IKN di tahun ini," ujar Basuki dalam rapat kerja daring bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati menyambut baik penawaran investasi dari UEA, Luhut menyebut pemerintah masih fokus dalam penanganan virus corona sehingga belum melakukan evaluasi kelanjutan pembangunan ibu kota negara baru.
Luhut juga menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum melakukan evaluasi lanjutan.
[Gambas:Video CNN]
Sebagai informasi, pada Agustus tahun lalu, Jokowi mengumumkan Kabupaten Kutai dan Penajam Paser Utara sebagai calon lokasi ibu kota negara yang baru.
Setelah itu pemerintah menyiapkan rancangan regulasi pemindahan ibu kota, pengadaan lahan, serta badan otorita.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK