Kemenkeu Kejar Pinjaman Corona ADB Cair Paling Lambat Juni

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menargetkan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dapat dicairkan paling lambat pada Juni mendatang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman pinjaman tersebut senilai US$1,5 miliar setara Rp22,5 triliun mengacu kurs Rp15 ribu per dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

"Dengan ADB melalui skema khusus yang disebut countercyclical support facility, dalam konteks kami tangani covid-19, kami bisa mendapatkan US$1,5 miliar. Kapan dicairkan? Mudah-mudahan bisa dicairkan di Mei dan Juni ini," ujarnya melalui video conference, Jumat (8/5).

Untuk diketahui, Bank Indonesia pernah menyebut pemerintah berpotensi mendapatkan utang dari lembaga internasional sebesar US$7 miliar atau setara Rp105 triliun. Gubernur BI Perry Warjiyo menjabarkan lembaga internasional yang berpotensi memberikan utang tersebut adalah Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Lihat juga: Pemerintah Tak Hanya Pakai Data Kemiskinan Beri Bansos Corona

Sementara itu, Luky menambahkan lembaga lainnya yakni Islamic Development Bank (IDB), Bank Pembangunan Jerman (KfW), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Akan tetapi, seluruh pinjaman tersebut masih dalam proses negosiasi.

"Itu masih di-workout secara detail, tapi kami perkirakan bisa kumpulkan US$7 miliar untuk tahun ini dan bisa menopang menutupi kemampuan pembiayaan kita," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir menjelaskan penarikan pinjaman tersebut merupakan strategi kedua yang akan ditempuh oleh Kementerian Keuangan untuk memperkuat pembiayaan APBN di tengah pandemi.

Strategi pertama, lanjutnya, yakni optimalisasi sumber pembiayaan non utangnya. Sumber tersebut meliputi pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp70,64 triliun.

Lihat juga: Muhadjir Samakan Ekonomi RI dengan Hibernasi Beruang Kutub

"Setiap tahun kami cuma memanfaatkan SAL itu untuk kebutuhannya sebesar Rp15 triliun. Untuk 2020 sudah ditambah Rp10 triliun jadi Rp25 triliun, sekarang ditambah lagi menjadi Rp70,64 triliun," paparnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan melakukan optimalisasi pada sejumlah pos seperti pos dana abadi pemerintah. Pemerintah juga memiliki alternatif pendanaan lain yang bersumber dari badan layanan umum (BLU).

"Nah, jika ini sudah dilakukan kemudian masuk ke strategi kedua, kami lakukan fleksibilitas pinjaman tunai, melalui apa? Melalui upsize dari pinjaman program yang ada saat ini baik dari bilateral maupun multilateral," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)