Corona dan Isu-isu yang Menghantui RI Sesudahnya

Jakarta, CNN Indonesia -- Pada penghujung dekade kedua abad ke-21 ini, dunia centang-perenang. Aktivitas manusia terhambat. Ekonomi pun melambat, bahkan terjerembap ke jurang penyusutan.

Namun, agaknya manusia mulai mengerti. Terbiasa dengan suatu kebiasaan baru. Hingga bila situasi kembali pulih, manusia tahu bahwa dunia pascapandemi tak sepenuhnya sama dengan normal yang dulu.

Dunia pascapandemi memang akan berbeda. Tidak lagi sama dengan dunia sebelum gelombang sampar ini menyerang. Itulah normal baru. Sehingga, dalam rangka menyongsong kenormalan yang sepenuhnya berbeda, kita mesti bersiap dengan segala kemungkinan yang akan mewujud.

Nouriel Roubini (2020), profesor ekonomi di New York University, mengingatkan setidaknya ada sepuluh alasan, mengapa potensi depresi ekonomi 2020 makin tak terhindarkan.

Dari kesepuluh alasan yang ia utarakan, saya mencatat tiga isu penting yang menarik diulas, yakni: deglobalisasi yang berkaitan dengan isu negara rentan dan disrupsi lingkungan.

Lihat juga: PSBB Dibuka, Pekerja BUMN di Bawah 45 Tahun Masuk 25 Mei

Dari peringatan yang dibuat oleh Roubini itu, saya justru menempatkan ketiganya sebagai fenomena yang akan menyeruak di kehidupan pascapandemi-yang tidak hanya berpotensi memperparah krisis 2020.

Pertama, deglobalisasi. Deglobalisasi bukanlah fenomena baru. Deglobalisasi adalah antitesis globalisasi. Konteks deglobalisasi adalah 'unsustainability' dan 'fragility' dari globalisasi itu sendiri (Bello, 2004:112), yang di beberapa sisi menimbulkan lubang kemiskinan, ketimpangan, dan stagnasi ekonomi.

Pada konteks kekinian, deglobalisasi mencuat dalam rupa proteksionisme, yang sebelum pandemi sebetulnya sudah mulai tampak presedennya, yakni: Brexit dan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.

Dalam kondisi pandemi yang menyebar secara eksponensial demikian, Roubini (2020) berkomentar bahwa proses deglobalisasi antara Cina dan AS akan makin cepat berlangsung. Ia menyebut proses itu sebagai 'balkanisasi' dan 'fragmentasi'.

Karena itu, dunia pascapandemi akan menjadi dunia yang penuh dengan restriksi atas pergerakan barang dan jasa. Dalam bahasa Horald James (2020), sejarawan Princeton University, akumulasi proses itu berpotensi 'melenyapkan globalisasi'.

Lihat juga: Sekda Ungkap Rencana Investor AS Bangun Pabrik ke Brebes

Proses balkanisasi di tengah pandemi mulai tampak dari pelarangan ekspor hasil pertanian oleh negara penghasil produk pangan. Hal itu bisa dipahami sebagai upaya negara produsen pangan mengamankan kebutuhan domestik. Namun, di sisi lain, demikian itu menimbulkan persoalan pelik bagi negara yang sepenuhnya bergantung pada impor.

Amina Mohamed (2020), mantan Menteri Pedagangan Kenya, mengatakan, proteksi arus barang memperburuk keadaan di negara-negara Afrika yang tengah berjuang mengatasi pandemi. Misalnya, distribusi peralatan penunjang penanggulangan pandemi yang terhambat, menyebabkan kasus Covid-19 berkembang cepat.

Dalam situasi demikian, maka, isu negara-negara rentan di masa pandemi juga penting untuk diperhatikan lebih serius. Sebab, jurang ketimpangan yang dalam antarnegara, terasa menyayat kemanusiaan di tengah pandemi.

Di saat sebagian manusia mudah memperoleh akses keselamatan atas Covid-19, sebagian manusia di kamp-kamp pengungsian di wilayah konflik kebal akan rasa takut karena memang tak ada hal yang bisa ditakutkan lagi, sebab kemiskinan yang begitu dahsyat.

Ilustrasi. (Foto: AP/Shafiqur Rahman)

Risiko Lingkungan

Kedua, disrupsi lingkungan. Isu disrupsi lingkungan terus menggema. Publikasi World Economic Forum (WEF), The Global Risks Report 2020, melaporkan isu lingkungan adalah lima besar risiko global 2020, antara lain: cuaca ekstrem, kegagalan pencegahan perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, dan bencana lingkungan yang disebabkan oleh manusia.

Masih dalam laporan yang sama, WEF mencatat, pada 2018, sekurangnya dunia kehilangan US$165 miliar akibat disrupsi lingkungan. Jumlah yang tidak sedikit, tentu saja. Setali tiga uang, AS juga harus menanggung biaya 10 persen dari total produk domestik bruto (PDB) akibat perubahan iklim.

Kemunculan pandemi Covid-19 yang proses penularannya berawal dari kelelawar, terang mewartakan adanya kesalahan manusia dalam mengelola ekosistem lingkungan.

Ada kekeliruan manusia dalam membangun relasi dengan alam. Lebih-lebih, sebelum badai pandemi Covid-19, beberapa wabah yang juga menyeruak, seperti SARS (2002-2003), H1N1 (2009), MERS (2011), dan Ebola (2014-2016), juga berasal dari hewan. 

Lihat juga: Kemendes: Masyarakat Terima BLT Dana Desa Sebelum 24 Mei

Dalam konteks mondial, diperlukan konfigurasi yang melibatkan struktur kelembagaan global yang mumpuni. Ada hubungan antarnegara yang dibalut dengan paradigma etis melalui struktur kerja sama yang demokratis.

Yuval Noah Harari (2020) menyebutnya sebagai "Spirit kooperasi global".

Sehingga secara domestik, menghadapi dua pokok persoalan tersebut, ada dua hal penting yang mesti kita perhatikan.

Pertama, perlunya pemerintah mempersiapkan kemandirian negara, baik dari segi ekonomi maupun sumber daya manusia. Secara sektoral, pemerintah mesti menyiapkan langkah-langkah strategis sektoral.

Substansinya adalah pengembangan sektor ekonomi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, produksi pangan dan industri tekstil. Caranya, pemerintah memprioritaskan pengembangan sektor itu at all costs.

Lihat juga: Sri Mulyani Sebut Pejabat Tak Kebal Hukum dalam Perppu Corona

Segala kebijakan ditujukan untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalnya, tegas menolak konversi lahan pangan berkelanjutan demi infrastruktur, atau melindungi industri tekstil domestik dari gempuran garmen impor.

Kemudian untuk mendukung pengembangan sektoral tersebut, pemerintah mesti menyiapkan suplai sumber daya manusia. Sebab, ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, penting untuk mengelola dan mengembangkan kualitas inovasi dan produksi.

Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki

Kedua, memperbaiki filosofi pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, pemerintah mestinya akrab dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Alam dipandang sebagai subjek, sehingga relasi manusia dengan alam adalah setara.

Misalnya, setiap konversi hutan untuk infrastruktur mesti dihitung sebagai biaya pembangunan, yang harus diganti dengan sejumlah hutan baru di kawasan lain.

Akhirnya, ruang konfigurasi itu memang mesti diperhatikan. Selagi negara-negara maju bergumul dalam penemuan vaksin pandemi Covid-19, kita mesti bersiap akan isu esensial yang akan menyeruak pascapandemi.

Paling tidak, bila dua hal di atas kita perhatikan, kekhawatiran akan dunia pascapandemi tak akan menghantui bangsa ini. (asa)