Pembukaan Mal dan Kantor DKI Disebut Jadi Momentum Pemulihan

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan perkantoran, pusat perbelanjaan atau mal, hingga taman rekreasi buka kembali pada bulan ini. Pengusaha yakin permintaan perlahan akan kembali meningkat, sehingga kinerja industri bisa mulai pulih tahun ini.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan mayoritas perusahaan masih akan rugi tahun ini. Namun, setidaknya pembukaan kembali pembatasan di ruang publik bisa menekan potensi kebangkrutan di masing-masing perusahaan.

"Mayoritas tetap rugi, tapi yang penting tidak bangkrut dan masyarakat bisa mendapat penghasilan lagi," ucap Hariyadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Anies rencananya baru akan membuka kembali perkantoran di ibu kota pada 8 Juni 2020 mendatang. Namun, hanya boleh diisi 50 persen dari total kapasitas di kantor tersebut.

Lihat juga: Mendapat Restu Anies, Pengelola Mal Siap Buka 15 Juni

Kemudian, mal dan pasar nonpangan akan dibuka 15 Juni 2020. Lalu, taman rekreasi akan kembali dibuka untuk umum pada 20 Juni 2020 atau 21 Juni 2020.

Di sini, Anies sebenarnya masih memperpanjang PSBB di DKI Jakarta. Namun, sifatnya sudah masuk masa transisi.

"Keputusan DKI sudah tepat. Ini masa transisi, jadi tidak apa-apa perkantoran dibuka untuk 50 persen, lalu disusul mal, dan taman rekreasi. Tidak masalah, lebih baik seperti ini daripada kebijakannya mundur," ungkap Hariyadi.

Ia menyatakan saat ini masing-masing perusahaan yang menjadi anggota Apindo sedang menyusun aturan jam kerja bagi karyawan agar tidak terjadi penumpukan di kantor. Rencananya, perusahaan akan menggunakan skema kerja dengan dua shift.

Lihat juga: Restoran di Tangsel Kembali Izinkan Pelanggan Makan di Tempat

"Tujuannya juga untuk social distancing, jadi tidak ada penumpukan di terminal. Kami lagi kaji. Jam kerja juga mungkin jadi lebih pendek tapi Sabtu masuk sebagian," terang Hariyadi.

Aturan jam kerja, tambah dia, akan diatur oleh masing-masing pimpinan perusahaan. Pemerintah atau Apindo sendiri tak memiliki aturan saklek soal jam kerja karyawan di masa transisi ini.

"Skemanya terserah perusahaan, beda-beda. Ini upaya untuk mengurangi kerumunan," jelas Hariyadi.

[Gambas:Video CNN]

(aud/bir)