BI Belum Tambah Pembelian SUN Walau Defisit APBN Membengkak

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menyatakan realisasi pembelian surat utang pemerintah di pasar perdana dalam rangka membantu kebutuhan pembiayaan APBN belum tentu meningkat meski defisit anggaran akan melebar ke kisaran 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebab, bank sentral nasional tetap menyesuaikan kemampuan pasar dalam menyerap penawaran surat utang dari pemerintah. Sebelumnya, BI menyatakan alokasi penyerapan surat utang pemerintah sekitar Rp150 triliun untuk below the line dan Rp299,3 triliun untuk above the line.

Alokasi tersebut dibuat berdasarkan asumsi kebutuhan pembiayaan APBN yang mencapai Rp1.439,8 triliun dengan defisit anggaran sekitar 5,07 persen. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, alokasi yang disediakan bank sentral nasional kemungkinan masih sama.

Namun realisasinya justru bisa lebih rendah. Pasalnya, BI hanyalah penawar terakhir (last resort).

Lihat juga: Pemerintah Alirkan Dana Rp153 T ke BUMN dengan 3 Skenario

Artinya, BI hanya akan membeli surat utang pemerintah yang tak diserap pasar.  "Realisasi belum tentu naik karena kalau pasar semakin besar (menyerap surat utang pemerintah), itu akan lebih banyak diabsorbsi oleh pasar. Realisasi (penyerapan oleh BI) berapa, itu tergantung kapasitas pasar," ujar Perry dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/6).

Sementara berdasarkan data BI, setidaknya pembelian surat utang pemerintah sudah mencapai Rp26,05 triliun pada April-Juni 2020. Pembelian surat utang berasal dari enam lelang yang diikuti.

Secara rinci, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4,65 triliun pada lelang yang diadakan 21-22 April 2020. Lalu, membeli Rp7,3 triliun pada lelang 5-8 Mei 2020 dan Rp1,17 triliun pada lelang 18 Mei 2020.

Kemudian, bank sentral membeli Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp9,07 triliun pada lelang 28-29 April 2020. Selanjutnya, BI membeli SUN Rp1,77 triliun pada lelang 12 Mei 2020 dan Rp2,09 triliun pada minggu pertama Juni 2020.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit APBN akan melebar dari 5,07 persen menjadi 6,34 persen pada tahun ini karena kebutuhan pembiayaan untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19 kembali meningkat. Semula, pembiayaan diperkirakan mencapai Rp852,9 triliun, namun kini meningkat jadi Rp1.039,2 triliun.

"Ini untuk menampung berbagai belanja pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral," jelasnya. (uli/agt)