DKI Jakarta Pangkas Subsidi untuk MRT di Tengah Corona

PT MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan Pemerintah DKI Jakarta mengurangi subsidi untuk mereka pada tahun ini.  Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan dengan pemangkasan ini, subsidi yang digelontorkan kepada perusahaannya hanya sekitar Rp700 miliar.

"Memang kami tanda-tanganinya sedikit terlambat. Itu PSO mengcover operasi MRT baik pemeliharaan sarana maupun prasarana dari Januari ke Desember 2020. Memang nilainya turun dari total 825 miliar, kemarin sekitar 700-an miliar," ujarnya di Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Meski demikian, pemangkasan subsidi oleh Pemprov DKI Jakarta kemungkinan masih bisa berubah bergantung seberapa kuat APBD DKI menambal selisih biaya tiket dan operasional kereta tersebut. Wiliam mengatakan nilainya subsidi bisa berkurang atau bahkan bertambah.

Sebagai informasi pada Pemprov DKI Jakarta merencanakan PSO MRT Jakarta sebesar Rp948,59 dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Jumlah itu meningkat dibanding 2019 yang hanya Rp672 miliar. Namun itu belum termasuk dengan utang subisidi yang perlu dibayar Pemprov pada 2020. Namun proyeksi anggaran dalam KUA-PPAS tersebut kembali dipangkas menjadi Rp825 miliar.

Meski terjadi pemangkasan subsidi, William memastikan tak akan mengerek tarif tiket MRT. Pasalnya, tingkat okupansi penumpang turun drastis selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia mencatat semenjak kebijakan itu diterapkan jumlah penumpang MRT yang Januari 2020 masih bisa mencapai 85 ribu per hari, turun tinggal menjadi 5 ribu sebesar 94,11 persen pada pertengahan April 2020.

[Gambas:Video CNN]

Padahal, tahun ini MRT menargetkan okupansi penumpang mencapai 100 ribu orang per hari. "So far tidak ada kenaikan tiket. Kami akan tetap beroperasi dari tarif Rp3 ribu untuk jarak terdekat, sampai Rp14 ribu untuk jarak jauh," ucap William.

Ia juga yakin okupansi penumpang akan kembali meningkat di kisaran 65 ribu orang per hari seiring dengan dilonggarkannya PSBB di Jakarta dan beroperasi normalnya perkantoran di sepanjang Sudirman-Thamrin.

"Sekarang saya cek 17 ribu penumpang sehari, sudah naik, saya kira kami cukup optimis ini akan sampai ke 60-65 ribu per hari berapa bulan ke depan," imbuhnya.

Adapun untuk menambal kekurangan selisih biaya operasional ketika penumpang mencapai target okupansi 100 ribu orang per hari, William mengatakan bakal mengandalkan pendapat dari non fairbox.

"Sudah ada dukungan dari pemerintah kepada MRT Jakarta. Pemerintah akan tetap memberikan subsidi walaupun jumlahnya akan tergantung dengan kapasitas anggaran pemerintah daerah. Tapi kami juga mencari pendanaan lain, termasuk pendanaan non fairbox," terang William.