Teten Ingin Belanja Barang Pemerintah Rp700 T Dipenuhi UMKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki ingin produk hasil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun ini. Estimasinya, ada sekitar Rp700 triliun dari belanja negara yang pengadaan barang dan jasanya bisa dipenuhi UMKM.

"Saya sedang minta agar belanja pemerintah memprioritaskan produk UMKM. Potensinya sekitar Rp700 triliun untuk belanja tahun ini," ucap Teten dalam diskusi virtual bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rabu (17/6).

Teten mengklaim ide ini sudah mendapat 'lampu hijau' dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ia mengaku kepala negara memintanya untuk terus mengeluarkan inovasi kebijakan di pasar produk UMKM.

Lebih lanjut, ide ini pun sudah dikomunikasikan secara serius dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hasilnya, kata Teten, LKPP menyambut baik usulan tersebut.

Bahkan, Kementerian Koperasi dan UKM bersama LKPP berencana membuat sebuah sistem digital untuk mengeksekusi ide tersebut. Rencananya, nanti akan ada laman khusus untuk produk UMKM yang ingin mendaftar sebagai pemenuh kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Supaya pengadaannya lebih mudah, ini sudah mulai dilakukan. Senin ini (22/6) akan mulai diaktivasi oleh empat kementerian untuk belanja produk UMKM," ujarnya.

Saat ini, Teten memperkirakan para UMKM bisa memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk proyek di bawah Rp2,5 miliar. "Kami akan cari produk-produk yang sudah siap," tuturnya.

Di sisi lain, internal kementeriannya akan melakukan persiapan standarisasi produk kepada UMKM. Selain itu, juga akan dilakukan uji coba belanja di bawah nominal Rp200 juta untuk produk UMKM yang ada di aplikasi belanja beberapa marketplace.

Menurut Teten, ide ini merupakan terobosan kebijakan yang perlu dilakukan untuk menolong para UMKM, khususnya di masa pandemi virus corona atau covid-19. Sebab, banyak UMKM yang terkena dampak tekanan ekonomi di tengah pandemi.

"Kalau ini dioptimalisasikan untuk belanja produk mereka, UMKM barangkali bisa bertahan," imbuhnya.

Teten pun turut mengajak para pengusaha yang ada di bawah Apindo untuk terlibat dalam penyusunan katalog pengadaan barang dan jasa yang sekiranya bisa dipenuhi oleh para UMKM.

Pasalnya, Apindo juga memiliki jaringan UMKM di dalam asosiasi. Bahkan, Apindo baru saja meluncurkan Apindo UMKM Academy yang bertujuan menjadi wadah bagi para UMKM untuk dibina dan diberi pelatihan, serta memperluas jaringan.

Terpisah, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan pelibatan UMKM untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah sejatinya bisa dilakukan. Pasalnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memang mengharuskan kementerian/lembaga untuk membeli produk dalam negeri.

"Semua wajib membeli produk dalam negeri, kalau sudah tersedia. Spesifikasi standar boleh impor, selama produk dalam negeri tidak mencukupi atau belum ada," jelas Roni.

Tak hanya itu, Perpres 16/2018 juga mewajibkan agar ada pencadangan porsi untuk usaha kecil. Untuk itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah ke depan akan diupayakan semaksimal mungkin agar bisa dipenuhi oleh UMKM.

"Kami siapkan perangkat untuk pengadaannya, dan memudahkan untuk berinteraksi dengan pihak penyedia," katanya.

[Gambas:Video CNN]