Pertamina Jawab Tudingan Privatisasi dalam IPO Subholding

CNN Indonesia
Senin, 22 Jun 2020 16:48 WIB
Dirut Pertamina Nicke Widyawati memberikan keterangan pers dikantor Kementrian BUMN. Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019. CNNIndonesia/Adhi Wicaksono.
Dirut Pertamina Nicke Widyawati menegaskan tidak ada aset negara yang diperjualbelikan dalam rencana IPO subholding perseroan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

PT Pertamina (Persero) membantah tudingan rencana penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) subholding sektor hulu (upstream) sebagai langkah privatisasi BUMN migas nasional tersebut.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati menegaskan tak ada pelepasan aset negara ketika anak usahanya melantai di bursa saham. Pasalnya, IPO hanya akan berdampak pada pengelolaan aset dalam wilayah kerja (WK) migas.

"Jadi seperti bapak-bapak ketahui di upstream itu asetnya adalah milik negara, yang diserahkan pemerintah kepada Pertamina atau KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) lainnya itu adalah hak pengelolaan, jadi aset tetap dipegang pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Minerba," ujar Nicke kepada anggota dewan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (22/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lagi pula, kata Nicke, faktanya hari ini banyak WK yang telah dikerjasamakan dengan pihak swasta. Jika dilihat secara persentase, perseroan hanya mengelola 29-30 persen WK migas yang ada di Indonesia.

"Jadi 70 persen nya memang pengelolaannya KKKS-nya dengan perusahaan asing. Jadi memang sudah sedemikian terbukanya pengelolaan hulu migas kita dan juga di negara lain," tutur Nicke.

Di sisi lain, WK yang diserahkan kepada Pertamina dan KKKS lainnya di Indonesia hanya berupa pengelolaan yang dalam jangka waktu yang disepakati dalam kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC).

Setelah kontrak pengelolaan WK selesai, aset tersebut akan dikembalikan lagi kepada negara."Jadi tidak ada aset negara yang diserahkan kepada Pertamina dan KKKS dan tidak ada juga yang ini akan dijual ke pihak lain," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Nicke disampaikan untuk juga menjawab pertanyaan anggota komisi VI DPR Mufti Anam soal penolakan Serikat Pekerja Pertamina EP (SPPEP) atas rencana IPO.

Dalam siaran resminya, SPPEP Pertamina menilai rencana tersebut merupakan langkah sistematis privatisasi unit-unit bisnis Pertamina.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan subholding Pertamina melantai di bursa setidaknya dalam dua tahun ke depan.

"Ke depan kami mau dalam dua tahun ini subholding-nya (Pertamina) bisa go public. Target Bu Nicke harus bisa go public-kan satu, dua subholding," ujar Erick dalam konferensi pers, Jumat (12/6).

(hrf/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER