Raih Suntikan Modal, Laba HK Diproyeksi Tetap Turun 50 Persen

PT Hutama Karya (Persero) membuat sejumlah skenario kinerja keuangan perusahaan tanpa atau dengan penyertaan modal negara (PMN) dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.

Direktur Hutama Karya Budi Harto memaparkan perseroan diperkirakan bakal mencetak laba dan rugi selama kurun 2021 hingga 2024 jika tak ada suntikan modal pemerintah. Pasalnya, penugasan terus berjalan.

Pada 2020, perusahaan diproyeksi masih dapat mencetak laba bersih sebesar Rp1,4 triliun dengan atau tanpa PMN. Namun, dalam tiga tahun berikutnya, perseroan akan rugi masing-masing sebesar Rp800 miliar pada 2021, Rp1,1 triliun pada 2022 dan Rp1,5 triliun pada 2023. 

Skenario serupa juga digunakan untuk memproyeksikan pendapatan Hutama Karya dalam kurun 2020 hingga 2024. Dengan PMN yang berkelanjutan, pendapatan perseroan pada 2020 diprediksi akan mencapai Rp40,7 triliun dan dan terus meningkat hingga tiga tahun setelahnya.

Sementara, pada 2024, perseroan baru bisa mencetak laba bersih Rp100 miliar tanpa PMN. Sebaliknya, jika PMN diberikan secara berkelanjutan, laba bersih perseroan dari 2021 hingga 2024 masing-masing sebesar Rp700 miliar pada 2021 atau turun 50 persen dari 2020, Rp1,8 triliun pada 2022, Rp900 miliar pada 2023, dan Rp2,1 triliun pada 2024.

"Dengan PMN akan naik pendapatan dari Rp40,7 triliun pada 2020 menjadi Rp 47,4 triliun pada 2021," kata Budi di Komisi VI DPR RI, Rabu (24/6).

Selanjutnya, pada 2022 pendapatan perseroan bisa meningkat menjadi Rp68,2 triliun, kemudian meningkat lagi pada 2023 menjadi Rp81,8 triliun dan tembus Rp95,8 triliun pada 2024.

"Jelas dampaknya bagi kami adalah mendapat peluang cukup bagus sehingga nampak di sini pendapatan dari waktu ke waktu akan naik," tegas Budi.

Seperti diketahui, Hutama Karya mendapatkan tambahan PNM sebesar Rp7,5 triliun pada 2020, setelah sebelumnya mendapatkan PNM sebesar Rp3,5 triliun.

PMN tambahan tersebut rencananya akan digunakan untuk penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas SP Indralaya-Muara Enim sebesar Rp3,2 triliun dan ruas Pekanbaru-Padang (Seksi Pekanbaru-Pangkalan) sebesar Rp4,3 triliun.

Proyek JTTS sendiri belum bisa mandiri secara finansial dan dapat membuat  debt to equity ratio perusahaan menjadi negatif. Karenanya, JTTS didukung oleh pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada Hutama Karya secara berkesinambungan sejak 2015.

[Gambas:Video CNN]