Corona Buat Bisnis Perhotelan di DIY Dilematik

Pandemi covid-19 menjadi pukulan berat bagi pelaku wisata, khususnya yang menggeluti bisnis hotel dan restoran di Yogyakarta. Sejak pandemi corona melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada pertengahan Maret 2020 lalu hingga kini, para pengusaha masih berusaha untuk bertahan menghadapi pandemi.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memutuskan akan memperpanjang masa tanggap darurat covid-19 hingga akhir Juli 2020 mendatang. Mengingat, kasus corona di DIY masih menjadi ancaman bagi masyarakat.

Namun, Pemda mulai mempersiapkan transisi menuju new normal, dengan melonggarkan aktivitas ekonomi. Termasuk membantu mempercepat pemulihan sektor pariwisata yang mencakup perhotelan dan restoran.

Pengelola cafe di Kota Yogyakarta Junardi Heriwaluyo menganggap dalam situasi seperti sekarang memang serba dilematis.

"Di satu sisi, sebagai warga Yogya harus taat dan mendukung keputusan pemerintah. Tetapi di satu sisi, kami juga butuh cash flow keuangan," ungkap Junardi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/6).

Kebutuhan itu, lanjut Junardi, juga berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat tentang penangguhan angsuran oleh lembaga keuangan bagi nasabah. Namun, praktiknya kontradiktif dengan SOP dan aturan dari lembaga keuangan sendiri.

Junardi mengungkap jika perputaran uang tak jalan karena usaha tak beroperasi, maka modal akan habis tergerus kebutuhan sehari-hari. Terlebih bantuan pemerintah untuk para pelaku UKM yang terdampak pandemi seperti dirinya juga belum ada.

"Itulah kondisi yang kami alami saat ini," ucapnya.

Pihaknya khawatir, perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19 justru akan memperlama proses recovery bagi para pelaku UKM, jika tak ada terobosan dan regulasi yang lebih jelas menyangkut hajat hidup masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Ernowo juga menyampaikan kekhawatirannya terkait perpanjangan masa tanggap darurat.

Dia menilai perpanjangan tersebut berpotensi menimbulkan kesan DIY belum siap menerima tamu maupun wisatawan, ketika masyarakat tak diberi pemahaman yang cukup tentang perbedaan antara tanggap darurat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah lain.

"Padahal para pelaku wisata sudah menyiapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dengan baik," tuturnya.

Deddy yang juga owner beberapa hotel di Yogyakarta memaparkan kondisi hotel-hotel yang mulai beroperasi sejak sebulan terakhir, okupansinya masih di angka 20 persen hingga 25 persen untuk hotel berbintang, dan non bintang sekitar 5 persen.

"Kami buka itu belum ke arah revenue tapi lebih ke branding bahwa hotel kami masih ada, dan siap terima tamu dengan memberikan rasa aman,nyaman, dan sehat," tegasnya.

Sehingga, PHRI DIY berharap, Pemda segera merealisasikan uji coba terbatas pembukaan obyek-obyek wisata di DIY dengan penerapan protokol kesehatan. Sekaligus untuk mengedukasi masyarakat tentang penerapan protokol Covid-19 dimanapun.

Deddy menyebut jumlah hotel yang beroperasi sampai dengan saat ini baru ada 60 hotel dari 400-an hotel milik anggota PHRI DIY. Jumlah tersebut terdiri 52 hotel berbintang, dan delapan hotel non bintang.

Rencananya, bulan Juli akan ada penambahan. Hanya saja angkanya belum pasti karena persyaratanhya harus benar-benar mampu mematuhi protokol kesehatan.

[Gambas:Video CNN]