Anggaran Dipangkas, BPS Sensus Penduduk Tanpa Wawancara

CNN Indonesia
Rabu, 01 Jul 2020 18:33 WIB
Petugas memantau sistem informasi dan data masyarakat yang mengisi online Sensus Penduduk Indonesia 2020 di Ruang Kendali Eksekutif Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. BPS mengadakan sensus penduduk pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020. CNNIndonesia/Safir Makki
BPS menyebut sensus penduduk online tidak akan diteruskan dengan wawancara langsung, karena anggaran BPS terdampak pemangkasan. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pusat Statisik (BPS) menyatakan sensus penduduk (SP) online tidak akan diteruskan dengan tahapan wawancara langsung kepada masyarakat. Sebab, dana BPS terbatas karena terpengaruh dampak pemangkasan anggaran pada tahun ini.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kebijakan pemangkasan anggaran mau tidak mau harus dilakukan demi mendukung pemenuhan kebutuhan penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia. Untuk itu, BPS perlu berhemat di seluruh pos pengeluaran, termasuk yang mendukung sensus penduduk online. 

"Hampir semua tahu anggaran di kementerian/lembaga itu diefisiensikan dan digunakan untuk penanganan covid-19, sehingga untuk sensus penduduk 2020 nanti kita tidak akan ada wawancara langsung," ungkap Suhariyanto saat konferensi pers virtual, Rabu (1/7). 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai gantinya, BPS akan meneruskan sensus penduduk online dengan metode kuisioner. "Kami akan membagikan kuesioner ke setiap rumah tangga yang belum mengikuti SP online dan nantinya akan kita ambil kembali," tuturnya. 

Selain sensus penduduk online, pemangkasan anggaran mau tidak mau juga membuat BPS harus mengubah metode pelatihan kepada para tenaga statistik. Pelatihan secara fisik kini dilakukan secara virtual (online). "Efisiensinya luar biasa besarnya," imbuhnya. 

Di sisi lain, ia mengungkapkan pandemi virus corona juga memberi perubahan pada proses kelembagaan BPS. Misalnya, wawancara untuk data bulanan diubah menjadi wawancara telepon, email, hingga online. 

"Dengan PSBB, penerapan protokol kesehatan, tentunya pengumpulan data lewat wawancara langsung itu menemui kendala karena petugas harus mematuhi protokol kesehatan, respondennya juga ada enggan begitu," terangnya. 

Kemudian, BPS juga lebih banyak mengandalkan pengumpulan data melalui fasilitas big data dari berbagai kementerian/lembaga. Misalnya, BPS menggunakan big data untuk mengetahui tingkat mobilitas penduduk

Lalu, untuk mengenai jumlah penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma dan Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan flight tracker.

Kendati begitu, ia menekankan perubahan-perubahan untuk menghadapi tantangan di tengah pandemi ini sejatinya juga dirasakan oleh lembaga statistik di negara lain. 

"Jadi intinya BPS melakukan modifikasi proses bisnis," pungkasnya. 

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER