Kemenkeu Antisipasi Bansos Beras Rp25 T Tak Terserap Optimal

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan alokasi dana untuk bantuan sosial (bansos) beras sebesar Rp25 triliun terancam tak terserap secara optimal. Pasalnya, pemerintah masih terkendala soal penentuan target penerima dari program bansos beras.

Dengan potensi penyerapan yang rendah, pemerintah pun berencana melakukan realokasi dana bansos beras itu untuk program lain yang lebih strategis. Dengan demikian, dana yang sudah dialokasikan untuk perlindungan sosial di tengah pandemi virus corona bisa tetap terserap.

"Pembahasan dan klarifikasi disain bansos dengan Kemensos dan alokasi Rp25 T berpotensi tidak terserap optimal sehingga perlu dirasionalisasi untuk realokasi pada program lain yang lebih strategis," seperti tertulis dalam materi paparan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Nugraha dalam video conference, pada Jumat (3/7).

Menurut Kunta ada beberapa isu yang berkembang di masyarakat terkait penyaluran bansos. Beberapa contohnya adalah masih terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran, kualitas sembako rendah, dan distribusi tidak optimal.

Kemudian, penyaluran bansos masih tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda). Dengan kata lain, data yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah masih belum sinkron satu sama lain.

Diketahui, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial sebagai bagian dari penanganan pandemi virus corona. Mayoritas dana dialokasikan untuk bansos sembako sebesar Rp43,6 triliun.

Lalu, program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun, bansos Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) Rp6,8 triliun, bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun, program kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp25 triliun, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp31,8 triliun.

Kunta menyatakan realisasi dari program perlindungan sosial sejauh ini sebesar 34,06 persen. Ia mengklaim penyalurannya cukup baik karena pemerintah memiliki beberapa program yang sudah eksisting sejak tahun lalu.

"Kalau sudah eksisting itu sudah ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 jadi dia sudah jalan, lebih mudah daripada program baru," ucap Kunta.

Ia mencontohkan sejumlah program eksisting tersebut, antara lain kartu sembako dan PKH. Sementara, pemerintah masih berupaya mendorong realisasi program BLT dana desa.

"Yang agak perlu didorong adalah BLT dan BLT dana desa," pungkas Kunta.

[Gambas:Video CNN]